JAKARTA--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (mepna-RB) EE Mangindaan Proses menyatakan, penerbitan Surat Keputusan (SK) pensiun yang berbelit-belit dan panjang perlu diubahPasalnya, banyak para pensiunan yang dirugikan karena tidak menerima uang pensiunnya hingga berbulan-bulan bahkan ada yang tahunan.
"Kita harus mengubah mekanisme pengurusan SK pensiun agar penerbitannya lebih cepat
BACA JUGA: Kejagung Tak Punya Alasan Ajukan PK Sisminbakum
Karena sebelum SK pensiun keluar, pegawai tidak menerima gaji lagi, sementara gaji pensiun juga belum dibayarUntuk mempercepat penerbitan SK pensiun, mantan gubernur Sulut ini menyarankan, agar tidak semua surat ditandatangani presiden
BACA JUGA: BPS: 13 Juta Keluarga Tak Punya Rumah
Presiden cukup menandatangani SK pensiun bagi pegawai golongan IVC ke atasBACA JUGA: Kemenpera Gandeng Sejumlah Lembaga dan Bank
”Kalau ada pembagian seperti itu, saya yakin prosesnya lebih cepatTahu sendirikan, kerja presiden sangat banyakJadi presiden cukup nangani golongan IVC ke atas saja," cetusnya.Keinginan pemerintah mempercepat SK pensiun, menurut Mangindaan karena ketika pensiun, pensiunan menggantungkan hidupnya di gajinyaApalagi bagi pensiunan pegawai yang tidak punya sumber pendapatan lain.
"Kalau ditahan berbulan-bulan, mau ambil dari mana uang untuk biaya hidupnyaYang begini ini harus kita perhatikanJangan sudah pensiun lantas dilupakan nasibnya," tandasnya
Sementara, Kepala BKN Edi Topo Ashari mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pegawai negeri sipilDisebutkan, hal itu antara lain pengembangnan pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi, pengembangan NIP, pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SIAK), pengembangan computer assisted Test (CAT), pembangunan pusat penilaiain kompetensi pegawai, serta pusat pendidikan dan pelatihan pegawai.
BKN juga telah menjalin kerjasama dengan PT Taspen sehingga memungkinkan pensiunan PNS dapat mengambil tabungan hari tua (THT) secara lebih cepat, meskipun surat pensiunnya belum keluarCukup dengan menggunakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pegawai tersebut mendatangi BKN dan yang sudah online dengan PT Taspen
Terkait dengan KPE, disebutkan bahwa saat ini sudah tercetak 2.076.000 KPE di seluruh IndonesiaDari jumlah itu, 2 juta diantaranya dibiayai APBN, sedangkan selebihnya oleh Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda)”Banyak pegawai daerah yang menggunakan bank daerah, sehingga kerjasama dengan Asbanda dalam pencetakan KPE ini sangat intensif,” tambah Edi(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrasi Indonesia Kukuhkan Egoisme
Redaktur : Tim Redaksi