Birokrasi RI Terburuk, Hatta Malu

JAKARTA— Reformasi birokrasi di Indonesia, yang digadang-gadang banyak pihak mampu menciptakan efesiensi dan efektivitas anggaran, ternyata tak sesuai kenyataanDalam survei terbaru Juni 2010 dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) seperti dikutip dari AFP, menetapkan Indonesia dalam negara yang paling tidak efisien dalam tata birokrasi

BACA JUGA: RI Serius Moratorium Lahan Hutan dan Gambut

Hal itu terjadi tidak saja terhadap warganya sendiri tetapi juga terhadap warga asing.

Dalam rilis resmi PERC dijelaskan, kondisi ini akan menyebakan investor menghindar berbisnis di negara bersangkutanSedangkan untuk negara yang paling efisien birokrasinya, berdasarkan survei PERC adalah Singapura dan Hong Kong yang selama ini dikenal sebagai pusat keuangan di Asia.

Secara keseluruhan, urutan Indonesia dalam hal efisiensi birokrasi menempati posisi kedua terburuk di Asia setelah India

BACA JUGA: Bea Cukai Gagalkan Ekspor Illegal Pakaian Jadi

Berdasarkan standar penilaian 1 hingga 10, di mana angka 10 adalah berarti yang terburuk, India mengoleksi skor 9,41, diikuti Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan China (7,93)Sementara Malaysia berada di urutan ke keenam terburuk dengan skor 6,97, kemudian Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53)

BACA JUGA: Pasar Tradisional Lebih Baik Dikelola Swasta

Sedangkan Singapura yang telah menjalankan birokrasi paling efisien mendapat skor 2,53, diikuti Hong Kong (3,49).

Apa tanggapan Pemerintah Indonesia dengan hasil survei yang melibatkan 1.373 ekspatriat level menengah dan eksekutif senior di seluruh Asia ini? "Kita memang harus kerja keras soal itu (efesiensi birokrasi)Soalnya malu juga kita," kata Menteri Koordinator bidang perekonomian, Hatta Radjasa pada wartawan, di kantornya, Jumat (4/6).

Menurut Hatta, sebenarnya selama ini pemerintah berupaya agar birokrasi pemerintahan berjalan dengan lebih efesien dan efektifBukan hanya pada tata kelolanya saja, tapi juga pada tata administrasi birokrasi pemerintahanSehingga diharapkan pelayanan dan kualitas kerja bisa lebih baik"Kita sudah buat program reformasi birokrasiDan itu bukan hanya soal remunerasi sajaRemunerasi itukan hanya contoh kecilTapi kita juga sudah lakukan pada perizinan pegawai dan sudah buat reward and punishment," katanya.

Hanya saja, kata Hatta lagi, sepertinya berbagai usaha tersebut masih membutuhkan waktu lagi agar bisa berjalan sesuai target dari reformasi birokrasiTerlebih lagi, saat ini untuk birokrasi di daerah-daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki gap masing-masing dengan adanya otonomi daerah.

"Ya, silahkan saja kita kontrol sama-samalahKarena kita sudah ada ketentuan agar semuanya berjalan dengan tertibYang paling berat itukan, antara pusat dan daerah punya kapasitas pembangunan yang beda (karena sudah otonomi)Memang harus kita perbaiki, malu juga kita," kata Hatta lagi.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Remunerasi di Ditjen Pajak Dikembalikan