JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan bahwa masa jabatan presiden memang perlu dibatasi agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan“Konstitusi sekarang yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode sudah baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” tuturnya.
Kendati demikian, perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara teoritis dapat dilakukan, karena konstitusi saat ini bukan sesuatu yang dianggap sakral seperti di masa lalu dan tergantung pada kehendak mayoritas masyarakat
BACA JUGA: DPR Sikapi Lembeknya Diplomasi Kemenlu
“Rakyat Indonesia mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak bisa:TERKAIT Di tempat berbeda, Direktur Eksekutif Hij’D Institute Suhendra Ratuprawiranegara mengatakan wacana yang dikembangkan oleh Ruhut tersebut adalah wacana yang tidak sehat
BACA JUGA: Merusak Tatanan Demokrasi !
Ruhut menurutnya jelas tidak memahami filosofi di balik pembatasan 2 periode untuk masa jabatan presiden.“Filosofi pembatasan ini adalah pisikologis orang yang menjabat lebih dari dua kali, maka orang tersebut akan cenderung berubah menjadi drakula kekuasaan
Dia pun mengaku sudah mewanti-wanti sejak 4 bulan lalu saat Partai Demokrat melaksanakan Kongres II di Bandung
BACA JUGA: SBY Tak Setuju Jabatannya Diperpanjang
Dia menyatakan Demokrat harus bisa memilih kader yang bisa diterima rakyat pasca nanti akan ditinggalkan oleh Presiden SBY di Pemilu 2014Pasalnya, jika tidak ada sosok yang mirip dengan SBY, maka partai pemenang pemilu ini akan mewacanakan perpanjangan jabatan Presiden SBY.“Pernyataan Ruhut ini sudah saya wanti-wanti sejak 4 bulan laluKarena saya melihat tidak ada figur di Demokrat yang sama dengan SBYJadi, wacana adanya perpanjangan jabatan Presiden SBY ini adalah bukti bahwa Demokrat khawatir suaranya akan jatuh pada 2014, setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden,” pungkasnya kepada INDOPOS (grup JPNN)(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Terkuras, Kewenangan Gubernur Kecil
Redaktur : Tim Redaksi