DPR Sikapi Lembeknya Diplomasi Kemenlu

JAKARTA - "Tukar guling" tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Malaysia dengan tujuh nelayan  Malaysia yang ditangkap di Batam  karena diduga mencuri ikan  dikritisi parlemenPimpinan DPR menilai, pemerintah tidak melakukan upaya diplomatik  secara tegas

BACA JUGA: Merusak Tatanan Demokrasi !

Sikap pemerintah yang lembek itu berpotensi tidak membuat jera negara jiran tersebut untuk melakukan hal serupa.

"Sebagai pimpinan DPR, saya sampai geregetan dengan sikap pemerintah kita yang tidak tegas," kata Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, dalam keterangan kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (18/8).

Seharusnya, kata Priyo, pemerintah memberikan perhatian khususDalam kasus itu, objek utamanya adalah pelanggaran garis batas laut Indonesia oleh Malaysia

BACA JUGA: SBY Tak Setuju Jabatannya Diperpanjang

Itu adalah peristiwa kali kesekian yang seharusnya menjadi ambang batas toleransi bagi pemerintah"Bayangkan, aparat Indonesia tidak bersenjata, kemudian diciduk oleh Polis Diraja setingkat polsek," ujarnya kecewa.

Namun, dengan pelanggaran yang kesekian itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KKP tidak bereaksi sebagaimana wakil dari sebuah negara besar

BACA JUGA: Uang Terkuras, Kewenangan Gubernur Kecil

Dengan hanya mengirimkan nota diplomatik, Priyo menilai, pemerintah terlalu sopan dalam menyikapi ulah negeri jiran itu"Sopan santun tidak bisa ditunjukkan dengan adem ayem," protesnya

Menurut Priyo, sikap itu bisa menimbulkan persepsi negatif untuk keamanan batas laut Indonesia"Ini bisa berujung pada hal yang membahayakan negara kita," ujarnya mengingatkanSebagai pimpinan DPR bidang politik, keamanan, dan luar negeri, Priyo menegaskan bahwa dirinya sudah meminta pimpinan Komisi I DPR segera memanggil para pejabat terkaitDi antaranya, menteri luar negeri dan menteri pertahananPriyo meminta peristiwa tersebut diselesaikan melalui jalan diplomasi yang tegas"Tidak berarti saya sependapat dengan tindakan kerasTapi, kejadian ini tidak boleh terulang lagi," tandasnya.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga mengungkapkan kekecewaannya atas penyelesaian kasus penyanderaan tersebutDengan kejadian yang mencoreng itu, diplomasi pemerintah Indonesia dengan Malaysia seharusnya didudukkan kepada fakta yang ada"Saya melihat Kemenlu dan KKP sangat lembekMereka minder," sindir Muzani.

Pembebasan tujuh nelayan Malaysia oleh pemerintah juga mencoreng martabat negeriMeskipun Menlu menegaskan bahwa pembebasan tersebut bukan barter, Muzani mengecam hal itu sebagai sikap yang tidak tegas dari pemerintah"Barter itu seharusnya tidak terjadiSebab, nelayan itu terbukti bersalah," kata MuzaniSiapa pun yang bersalah, ujar dia, wajib mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku(bayc4/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SK Tigor-Suhari Belum Keluar