BKD Akui TKK Overload

BEKASI-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi mengakui Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Pemkot Bekasi overloadUntuk itu, BKD akan mulai melakukan kajian serius dalam menangani TKK dan penggajiannya.”Sebagai BKD kami akan kaji dan secepatnya membereskan masalah TKK dengan melihat sejauhmana kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kota Bekasi terhadap TKK tersebut,” ungkap Kepala BKD Dadang Hidayat saat dihubungi Radar Bekasi.
    
Kajian terkait permasalahan TKK yang membludak di Kota Bekasi menurut Dadang adalah sebuah langkah penanganan dalam melakukan efesiensi perekrutan TKK ke depan.  Bahkan, terkait honor yang akan diberikan Dadang pun secara hati–hati menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan dan mengkaji bersama pihak legislatif dalam mencari solusi terkait dana anggaran bagi honor TKK.
    
”Anggaran kami bagi sekitar 2700 TKK sudah teranggarkan di APBD 2010, yakni sekitar Rp9,2 miliar

BACA JUGA: Laporkan Limbah CBA

Juli ini akan bisa kita cairkanNamun, apa bila terjadi kekurangan, maka kami akan melakukan usulan dan konsultasi kepada pihak dewan,” ungkapnya yang saat ini sedang melakukan validasi data TKK berkaitan dengan pembagian honor.
    
Sebelumnya, terkait masalah rekruitmen TKK yang dinilai berlebihan pun menjadi salah satu kritikan  DPRD Kota Bekasi terhadap kebijakan yang dilakukan pihak eksekutif

BACA JUGA: Kursi Kajari Bogor Digoyang

Bahkan kritik keras dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Yusuf NasihMenurutnya pengangkatan TKK di Pemkot Bekasi sudah overload, namun pemerintah tetap dan terus memaksakan

BACA JUGA: Istana Open, Bogor Dibanjiri Peserta

    
Bukan itu saja, Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan, persoalan efektivitas kerja dirasakan sangat kurang dari kebijakan yang dilaksanakan terkait pengadaan TKK baruMasih banyak di antara mereka yang belum memahami kerja, dan aktivitasnya tidak jelas”Saya melihat kebijakan Pemkot jadi tidak populis, masyarakat Bekasi ke depan akan berkurang kemandiriannya karena solusi akses kemudahan menjadi pegawai Pemkot kurang tepat,” tegasnya(rif)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Apresiasi Kinerja KPK