BKF: BBM Tak Naik, Bisa Rugi Rp 6 Triliun

Selasa, 22 Maret 2011 – 16:45 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bila dalam tahun ini pemerintah tidak segera mengambil kebijakan terkait subsidi BBM, diperkirakan bisa menimbulkan kerugian hingga Rp 6 triliunAngka ini merupakan hasil dari asumsi kenaikan kebutuhan BBM subsidi yang melebihi kuota anggaran yang ada.

Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3), Bambang menjelaskan bahwa dalam asumsi makro APBN 2011, ditetapkan harga minyak Indonesia (ICP) adalah USD 80 per barel

BACA JUGA: Impor Dinilai Kronis, Pemerintah Anggap Biasa

Sedangkan saat ini menurutnya, harga minyak kian melonjak naik hingga menyentuh level USD 113 per barel.

"Kalau tidak dilakukan pembatasan sama sekali tahun ini, saya ambil patokan sampai USD 90 per barel (misalnya), maka bisa ada potensi kehilangan penghematan Rp 4 triliun sampai Rp 6 triliun," kata Bambang.

Lantaran pemerintah belum berniat untuk merubah asumsi makro APBN 2011, maka melonjaknya kebutuhan anggaran untuk BBM subsidi, diharapkan bisa tertutupi dari cadangan resiko fiskal yang sudah disiapkan
"Juga melalui penghematan anggaran

BACA JUGA: Bayar Pensiun PNS, PT Taspen Berutang Rp 7,9 Triliun

Saya lupa, berapa nilai cadangan resiko fiskal
Tapi kita harap, berapapun bisa kita dapatkan dari penghematan, untuk menambal subsidi tadi," kata Bambang lagi.

Bukan hanya beban anggaran yang meningkat, Bambang juga memprediksi lonjakan harga minyak pun akan menambah kewajiban pemerintah untuk ketersediaan dana pendidikan

BACA JUGA: 200 Kontainer Ikan Dipulangkan

Di mana sesuai amanat UU, anggaran pendidikan wajib 20 persen dari seluruh APBNOleh karena itu, Bambang berharap agar kuota BBM subsidi sebesar 38,5 juta KL benar-benar dapat dijaga.

"Saat ini, harga Pertamax dan premium itu makin jauh, sehingga kemungkinan orang pakai premium semakin tinggiBisa saja volumenya jadi melebihi, dan pasti ada beban subsidiPenambahan ini yang harus diwaspadai," tandas Bambang(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan: PLTN Belum Menjadi Prioritas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler