JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mendenderkan lima proyek unggulan dengan skema public private partnership atau kemitraan pemerintah-swastaProyek senilai total USD 4,4 miliar tersebut diharapkan bisa mulai ditawarkan pada Oktober mendatang
BACA JUGA: Pemerintah Segera Batasi Subsidi BBM
Kepala BKPM Gita I
BACA JUGA: Akhir Juli, Utang Indonesia Capai Rp 1.627 Triliun
Ada empat Peraturan Presiden dan satu Keputusan Menteri Keuangan yang direvisi untuk mendukung proyek kemitraan pemerintah-swasta itu"Kita bisa melakukan pemasaran dengan catatan itu bisa diselesaikan lelang dan segalanya dalam waktu satu kuartal," kata Gita usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin
BACA JUGA: Bandara Soekarno-Hatta Harus Diaudit Total
Rapat yang dipimpPublic Private Partnership (PPP) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (31/8).Rapat yang dipimpin Wapres Boediono itu dihadiri pula oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menhub Freddy Numberi, Menperin MS Hidayat, Wakil Menteri PPN/ Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuo, Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal Agus Supriyanto, dan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.
Lima peraturan yang direvisi untuk mendukung proyek adalah: Perpres 90/ 2007 tentang BKPMDi situ akan ditegaskan fungsi BKPM sebagai front office di bidang investasiLalu, revisi Perpres 27/2009 tentang penanaman modal, dan revisi Perpres 45/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan InfrastrukturDi Perpres ini, BKPM, BPN, Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kemenhut disertakan dalam Komite
Berikutnya, revisi Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa konstruksiPeraturan tersebut akan diselaraskan dengan Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasaTerakhir, revisi Peraturan Menteri Keuangan No 38/2006 tentang penjaminan proyek
Gita mengatakan, lima proyek unggulan telah ditentukan dalam deal book yang pertama kali dirilisProyek yang ditawarkan dalam buku deal adalah proyek air minum Umbalan (USD 200 juta), PLTU 2x1000 MW di Jawa Tengah (USD 3 miliar), jalan tol Medan-Kualanamu (USD 475 juta), jalan kereta api Manggarai-bandara Soekarno Hatta (USD 735 juta), serta pelabuhan tanah Ampau di Bali (USD 30 juta).
Gita mengatakan, kelima proyek tersebut penting untuk diselesaikan untuk membantu menjaga kredibilitas Indonesia di mata para pemodalIa menambahkan, saat ini kelima proyek tersebut juga sudah diminatiInvestor umumnya berasal dari Asia, Eropa, Amerika, juga Australia
Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan kemitraan pemerintah-swasta sudah menjadi hal yang tak terelakkan karena kebutuhan investasi yang cukup besarYopie mengatakan, kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1900 triliun tak bisa sepenuhnya dipenuhi oleh APBNAnggaran negara hanya bisa menutup 5 persennya saja(sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan TDL Tetap Tunggu Persetujuan DPR
Redaktur : Tim Redaksi