BLU Layani Hutan Kemasyarakatan

Rabu, 07 Desember 2011 – 08:32 WIB

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana memperluas cakupan fungsi Badan Layanan Umum (BLU) untuk membiayai hutan berbasis kemasyarakatan yang di mulai pada 2012 mendatangSehingga, masyarakat yang memiliki hutan berbasis kemasyarakatan seperti hutan rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan tak usah khawatir lantaran bisa mengakses dana lewat BLU ini

BACA JUGA: PU Investigasi Sepuluh Jembatan Bentang Panjang



Demikian yang dikatakan Menteri Kehutanan Zulkifli dalam temu Apresiasi Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan di Jakarta, Selasa (6/12)
”Disediakan dana sekitar Rp 8 juta per hektare dengan grace periods selama delapan tahun,” katanya

BACA JUGA: Pengkritik Haji Berbau Islamo Phobia



BLU Kehutanan adalah lembaga keuangan nonbank yang dibentuk Surat Keputusan Bersama Menhut No 2/Menhut-II/2007 dan Menteri Keuangan No
06.1/PMK.1/2007

BACA JUGA: Pemecatan Briptu Norman Direstui Mabes

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU yang punya nama resmi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan hanya boleh membiayai pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan produksi.

Menurut Zulkifli, pembiayaan lewat BLU menjadi solusi bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena hutan yang dikelolanya belum memasuki masa panenPasalnya, karena kebutuhan mendesak, masyarakat ada yang terpaksa memanen saat tanamannya baru berusia tiga tahun, padahal harganya masih rendahSedangkan jika tujuh tahun, pohon sengon, misalnya, harganya bisa mencapai Rp 300 ribu per batang.  ”Nah, adanya pembiayaan tersebut masyarakat dapat melakukan tebang tunda, sehingga memetik penghasilan yang lebih baik,” ujarnya

BLU Kehutanan memiliki cadangan dana hingga Rp 3 triliun yang berasal dari iuran dana reboisasi kehutananSayangnya, penyalurannya sangat seret akibat minimnya penerbitan izin HTR yang oleh Menhut sudah didelegasikan kepada bupati atau wali kota.

Sekjen Kemenhut, Hadi Daryanto menjelaskan, saat ini SKB Menhut dan Menkeu itu tengah dalam proses revisi, sehingga cakupannya bisa diperluas untuk membiayai pembangunan hutan berbasis masyarakat lainnya”Draft SKB-nya sudah di meja Menkeu dan MenhutMudah-mudahan segera diteken pada Desember ini, sehingga bisa diterapkan tahun depan,” ungkapnya.

Jika sudah rampung, nantinya ada sembilan skema pembangunan hutan yang bisa dibiayai BLU selain HTR dan HTIDimana selain hutan rakyat, juga Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa, bahkan restorasi ekosistemDalam temu Apresiasi Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan hadir sekitar 650 orang para kepala desa dan penyuluh kehutanan yang dinilai berhasil membangun desanya selaras dengan kelestarian hutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemenhut Indriastuti mengatakan, para peserta akan diajak langsung praktek kehutanan di Gunung KidulKawasan ini, merupakan laboratorium hidup program kehutanan”Bahkan, di Wanagama, Gunung Kidul yang saat itu kondisinya kritis, kini berubah hijau dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya

Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan secara simbolik menyerahkan lima buah mobil untuk kendaraan operasional penyuluhan di lima provinsi modelDi antaranya, Lampung, Jateng, Sulsel, Kalsel, dan NTBSelain itu, juga bantuan 200 unit sepeda motor yang telah dikirim ke daerah-daerah(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Abraham Samad: Saya Bukan Boneka


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler