JAKARTA - Pemerintah mencatat 8 persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lainHal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dalam rapat koordinasi BNPP di Jakarta, Senin (13/12).
Gamawan menyebutkan, masalah pertama dalam hal perbatasan adalah penetapan perbatasan dengan negara lain yang masih belum tuntas
BACA JUGA: JR Saragih Curhat ke Mahfud MD
Kedua, selama ini persepsi yang berkembang masih menempatkan perbatasan sebagai halaman belakang. "Tantangannya adalah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan," ucap Gamawan dalam rakor yang dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, serta sejumlah gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain.Permasalahan ketiga yang dicatat BNPP adalah minimnya sarana dan prasarana dasar di perbatasan
BACA JUGA: KPK Tahan Walikota Bekasi
Meski demikian untuk perbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste, sarana dan prasarana milik Indonesia masih lebih baik
Kelima, masih maraknya kegiatan ilegal di perbatasan seperti ilegal mining, ilegal logging, serta perdagangan manusia
BACA JUGA: Bupati Simalungun Mengaku Dirayu Refly
Soal ilegal mining, Gamawan mengaku bahwa belum lama ini dirinya menerima laporan dari Kalimantan Barat tentang adanya material dari galian yang dibawa ke negara lain"Saya sedang minta LIPI meneliti jenis materialnya," ucap Gamawan.Masalah keenam yang dicatat BNPP adalah masih dominannya kawasan lindung sementara pembangunan masih terbatasKetujuh, pos pemeriksaan lintas batas dan pengamanan perbatasan belum optimal"Kedelapan, permasalahannya karena perbatasan ditangani oleh lebih dari 29 kementrian dan lembaga," ucap Gamawan.
Meski demikian BNPP berupaya memberesi satu per satu permasalahan yang adaMenurut Gamawan, sasaran utama BNPP adalah menekan pelanggaran hukum dan mendongkrak perekonomian di 46 kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan wilayah negara lain.
"Sudah disiapkan 60 program untuk kawasan perbatasanPrioritasnya adalah penetapan dan penegasan batas, penguatan hankam dan penegakan hukum, pengembangan ekonomi perbatasan, peningkatan layanan sosial dasar dan budaya, serta penguatan kapasitas lembaga pengelola perbatasan," ucap Gamawan.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu merincikan, total anggaran di 29 kementrian/lembaga yang digunakan untuk membiayai program di perbatasan sebesar Rp 4,1 triliunDari angka itu, sebut Gamawan, anggaran paling besar berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum yaitu mencapai 3,1 trilyun, sementara dari Kementrian Kesehatan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 605 miliar.
Selanjutnya Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 290 miliar, disusul dari Kementrian Koperasi dan UKM Rp 92 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 62 miliar untuk pembenahan keimigrasian, Kementrian Komunikasi dan Informasi Rp 42 miliar, serta Kementrian Kelautan Rp 2,5 miliar.
Selain program perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan, pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan"Kalau di perbatasan dirasa perlu dibentuk kabupaten baru, demi negara tak harus usulan dari bawahPusat bisa berinisiatif membentuk kabupaten," ucap Gamawan.(ara/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkas Dilimpahkan, Baasyir Hanya Akui Telepon Genggam
Redaktur : Tim Redaksi