jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Boni Hargens menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi hukum dalam menangani kasus Formula E.
“KPK tidak akan mentersangkakan seseorang kecuali seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Karena itulah sejatinya penegakan hukum," ujar Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (4/1).
BACA JUGA: Prof Romli Menyoroti Tudingan BW Soal Penanganan Perkara Formula E
Lulusan Walden University itu juga mengkritisi pernyataan mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) yang mengaitkan kasus tersebut dengan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Boni mengingatkan makna penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
BACA JUGA: Soal Kendala Kasus Formula E, Ferdinand: KPK Jangan Cemen
Dia menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana guna dilakukan penyidikan.
"Dengan demikian jelas bahwa penyelidikan cukup menemukan peristiwa pidana untuk dinaikkan ke penyidikan, dengan demikian maka hasil penyelidikan hanya memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana guna dilakukan penyidikan," kata Boni.
BACA JUGA: Pimpinan KPK Ini Sebut Kasus Formula E Masih Berjalan, Tetapi Ada Rintangan, Apa Itu?
Sementara penyidikan, lanjut Boni, adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana tata cara yang diatur undang-undang untuk mencari keterangan dan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya.
Menurut Boni, hal tersebut perlu dipahami, sesuai dengan hukum acara pidana.
"KPK menjunjung tinggi dan menghormati HAM, makanya tidak boleh menetapkan tersangka yang akhirnya bertahun-tahun seseorang menyandang status tersangka tanpa diadili, tidak adanya keadilan dan kepastian hukum," ujar dia.
Boni juga meminta KPK bekerja sesuai dengan Undang-undang, di mana apabila terdapat tersangka dalam kasus itu agar segera diadili dan diperiksa di peradilan.
"Penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum termasuk harus menghormati HAM, maknanya tidak boleh melanggar HAM itu sendiri," kata Boni.
Sebelumnya, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) melontarkan kritikan kepada KPK yang ingin menaikkan status penanganan perkara terkait Formula E dari penyelidikan ke penyidikan tanpa lebih dulu menetapkan siapa tersangkanya. BW menganggap penyelidikan kasus Formula E ini sebagai kegilaan.
"Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya, kasus Formula E. Kasus Formula E itu jadi sesuatu yang 'so special' sekali, jadi nekat sekali beberapa Pimpinan KPK ini," kata BW dalam tayangan YouTube yang dikutip pada Senin (2/1).
Ketua KPK Firli Bahuri pun telah merespons tuduhan BW yang menyebutkan KPK terkesan memaksakan menersangkakan Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E.
Firli menegaskan KPK bekerja sesuai dengan ketentuan hukum dalam proses penyelidikan suatu perkara korupsi.
"Prinsipnya KPK tidak akan pernah menersangkakan orang, kecuali tersangka itu berdasarkan perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga bahwa dia adalah pelaku tindak pidana," kata Firli. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Formula E Jakarta Masih Tahap Penyelidikan, KPK Beber Sejumlah Kendala
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga