PASAL satu berbunyi, “bos tak pernah salah.” Pasal dua: “jika bos salah ingat pasal satu.” The king can do no wrong.
Begitulah, karakter pemimpin dictatorDialah yang menentukan segala kebijakan tanpa perlu mendengar pendapat pihak lain, baik DPR, civil society, para ulama, intelektual dan sebagainya.
Kebijakan diktator hanya demi kepentingan diri dan rezimnya. Ingatlah Hitler di Jerman dan Mussolini di Itali
BACA JUGA: Rente Yes, Ideologi No
Walau mulanya membela kepentingan rakyat, tapi akhirnya Hitler memberlakukan rakyatnya bagai robot.Orang Minangkabau bilang, “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.” Soekarno membubarkan Konstituante
Berbeda dengan Presiden Gus Dur, Megawati dan SBY bukanlah dictator
BACA JUGA: Fiksi Gerr Nazaruddin
Seluruh UU disahkan bersama DPR, termasuk APBN yang menyangkut hajat hidup publicWalaupun punya hak prerogative, tidaklah strategis jika presiden serta merta mengganti menteri yang tidak menjalankan instruksinya. Sebentar-sebentar bongkar-pasang cabinet, lalu apa bedanya cabinet presidensial dengan cabinet parlementer pada 1950-an yang terkenal dengan “cabinet jatuh-bangun” dan malah ada yang berusia seumur jagung.
Jika SBY melakukan itu dipastikan akan menuai resistensi
BACA JUGA: Takdir Politik Era Reformasi
Dan, muncullah pergolakan politik tiada hentiLalu, kapan bekerja untuk rakyat?Presiden pun tak berhak memecat Gubernur-Bupati-Walikota yang tak melaksanakan intruksinya, karena Kepala Daerah itu dipilih melalui Pemilu yang demokratis.
Tetapi mengapa hingga kini DPR belum memangil para menteri dan kepala daerah yang mengabaikan instruksi presiden itu? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu adalah kader partai politik? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan?
Pantas dong mereka dipanggil ke DPR, apalagi yang kinerjanya jeblokMemang kita sulit membayangkan, bagaimana fraksi tertentu bersifat kritis jika yang dipanggil adalah menteri separtai, atau bahkan ketua partai? Inilah masalahnya jika koalisi parpol juga ada di cabinet, sehingga menjadi hambatan psikologis dan menutup ruang kritisisme.
Jika fraksi “oposisi” melancarkan kritik, toh akan berhadapan dengan fraksi koalisi, dan menjadi aneh jika kebijakan pemerintah, katakanlah yang salah, lalu disudahi dengan voting.
Barangkali, inilah pelajaran berharga bahwa koalisi parpol seusai Pemilu 2014 cukuplah di DPRSebab jika juga di cabinet, fenomena lama terulang lagiMemang bisa saja “diakali” bahwa kader atau ketua partai yang masuk kabinet diwajibkan mengundurkan sebagai pengurus partai, tetapi siapa menjamin “kesetiaannya” kepada partai sudah berakhir? Termasuk dukungan koleganya di DPR tidaklah akan tamat begitu saja.
Kecuali untuk tokoh kaliber negarawan, kita percaya dia akan mengamalkan petua Jhon F Kennedy, bahwa pengabdian kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada pemerintahan dimulaiAdakah gerangan politikus kita caliber negarawan, wallahualambissawab.
Kembali ke pokok soal, sesungguhnya banyak pihak yang bertanggung-jawab di Negara iniSelain presiden, juga para menteri, kepala daerah dan DPR-DPRD, yang juga meraih berbagai kenikmatan dari Negara.
Tidak adil hanya menuntut presidenSekiranya presiden harus mundur dari jabatannya, saya kira para menteri, kepala daerah dan anggota DPR yang tak becus harus ikut mundurTanggung renteng, kata orang hukum.
Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalanMisalnya, bagaimana kesalahan itu terjadi, siapa yang bertangung-jawab dan bagaimana mencarikan jalan keluarnyaMengabaikan aspek itu maka kritik menjadi sangat politis, dan tak menyelesaikan masalah.
Memang akan menjadi headline suratkabar, seru dan menarik perhatian public, tetapi kemudian berlalu tanpa penyelesaian masalahPadahal yang dibutuhkan rakyat adalah penyelesaian masalah yang dikritik itu, dan bukan sekedar menyaksikan “selebritas politik” yang geger dan ramai
Cara pandang yang bagai “kacamata kuda” sesungguhnya menafikan perubahan besar dalam ketata-negaraan di era reformasiTentu saja, presiden paling bertanggung-jawab , tetapi yang lain, jangan cuci tangan, dong! Permisi! (**)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duka Lara Negeri Lautan
Redaktur : Tim Redaksi