JAKARTA - Persoalan pengawasan BBM bersubsidi terus mendapat sorotan dari Komisi VII DPR RIKomisi yang membidangi masalah energi itu menilai kinerja BPH Migas sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsdi belum maksimal, sehingga menyebabkan kuota BBM bersubsidi terutama jenis premiun melampaui kuota.
"Kita dengar dan lihat hampir setiap saat kebutuhan BBM bersubsidi terutama jenis premium terganggu, ini tentunya tidak maksimalnya pengawasan penyaluran," ujar salah satu anggota Komisi VII DPR RI, Heriyanto saat rapat kerja dengan Menteri ESDM yang juga dihadiri Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono di Gedung DPR, Senin (18/7).
Untuk memastikan agar penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran dan juga tidak melebihi kuota yang telah ditetapakan, Heriyanto meminta BPH Migas agar melakukan pengawasan lebih ketat lagi, tidak cuma di kota-kota tapi hingga ke daerah-daerah terpencil dengan mem bangun kerjasama dan kordinasi dengan pemerintahan setempat.
"Jadi kita minta ini menjadi perhatian serius bagi BPH Migas dengan melakukan pengawasan yang lebih maksimal dan ketat lagi sampai ke daerah-daerah terpencil," pinta Politisi dari F-Demokrat itu.
Menggapi hal itu, Kepalada BPH Migas Tubagus mengaku kalau pihaknya sudah melakukan pengawasan sesuai dengan kemampuan yang ada. Di samping berkordinasi dengan PT Pertamina dan pemerintah, BPH migas juga turun langsung ke daerah-daerah untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
"Kalau dibilang sudah turun ke daerah, ya sudah kami lakukan
BACA JUGA: Politik Ekonomi Kerakyatan Dinilai Salah Sasaran
Tapi ke seluruh daerah tentunya belum semunya," terangnya. Ditambahkan Tubagus, pihknya juga sudah melakukan kesepakatan/MoU dengan beberapa Kepala daerah terkait dengan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tersebutBACA JUGA: Himbauan Bagi PNS Bisa Ditingkatkan jadi Aturan Mengikat
BACA JUGA: Harga Telur dan Daging Bakal Turun saat Puasa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Mendag Pastikan Stok Ayam dan Telur Aman
Redaktur : Tim Redaksi