JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Abdilla Fauzi Achmad mengatakan pembangunan ekonomi kerakyatan harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat IndonesiaHal ini penting karena pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi.
“Pada setiap era pemerintahan, pembangunan selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi
BACA JUGA: Himbauan Bagi PNS Bisa Ditingkatkan jadi Aturan Mengikat
Jika ekonomi kerakyatan diterapkan maka akan terwujud pemerataan ekonomi bagi masyarakatKendati demikian, lanjutnya, isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah
BACA JUGA: Harga Telur dan Daging Bakal Turun saat Puasa
Yang berbeda saat ini cuma soal format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat yang lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginalBACA JUGA: Lagi, Mendag Pastikan Stok Ayam dan Telur Aman
"Keberpihakan ini sepantasnya dialamatkan pada sekelompok besar rakyat dengan kondisi perekonomian yang terpuruk," tegasnya.Dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk daripada membiarkan pasar bekerja menurut maunya sendiri tanpa ada campur tangan, imbuhnya.
Salah satu distorsi yang terjadi dipermukaan terlihat jelas kemauan politik (political will) untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tidak didukung komitmen politik (political commitment)“Kurang political commitment karena seharusnya sudah ada komitmen anggaran untuk membangun sektor ekonomi rakyat tetapi kenyataan hanya janji-janji politikAtau sudah ada anggaran pembangunan sektor ekonomi rakyat tetapi salah sasaran dan arah,” ujar anggota BAKN DPR ini.
Karena itu katanya, perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya digarap, siapa seharusnya yang dilibatkan, berapa besar pelibatan subyek ekonomi rakyat, dan sampai kapan harus dilibatkan“Semuanya itu adalah pertanyaan mendasar yang sampai saat ini belum kita temukan formatnya secara jelas,” kata mantan auditor BPK ini.
Apalagi setiap wilayah memiliki karakteristik perekonomian rakyat yang berbeda-beda, sehingga format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat juga akan berbeda“Belum lagi kita menggugat berbagai masalah yang bersangkut-paut dengan penyimpangan dan penyelewengan anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat untuk tujuan politik, untuk kepentingan pribadiSemuanya itu menyebabkan rendahnya kinerja pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini,” tukas Fauzi(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Riau Berpotensi Jadi Pusat Pelelangan Sawit
Redaktur : Tim Redaksi