jpnn.com, BENGKULU - Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya terus ditunjukkan.
Salah satunya dengan mendaftarkan masyarakat kurang mampu menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
BACA JUGA: Posko Mudik BPJS Kesehatan Tersedia di 5 Titik, Cek Lokasi dan Layanannya di Sini
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Yudi Bastia seusai menyaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menyerahkan kartu JKN secara simbolis kepada tiga warga Bengkulu serta melihat perkembangan stunting.
Dengan adanya penyerahan tersebut, dia memastikan seluruh masyarakat Kota Bengkulu terjamin oleh Program JKN.
BACA JUGA: Menko PMK Ingin Warga Miskin Ekstrem Cepat Jadi Pesertaan BPJS Kesehatan
Per 1 Mei 2023, sebanyak 1.989.632 dari total penduduk 2.047.110 warga atau sekitar 97,19% warga Provinsi Bengkulu telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Dari total tersebut, sebanyak 219.620 warga mendapatkan jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota.
BACA JUGA: 3 Nakes Pembuat Konten Membedakan Pasien BPJS Kesehatan dan Umum Disanksi Tegas
"Besarnya jumlah cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Bengkulu merupakan bukti komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk ikut menyukseskan program strategis nasional dan juga memberikan jaminan kesehatan kepada warganya," ungkap Yudi.
Yudi menjelaskan, dengan jumlah pertumbuhan kepesertaan JKN di Kota Bengkulu, BPJS Kesehatan terus menambah jumlah mitra fasilitas kesehatan guna mempermudah peserta untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Hingga saat ini, terdapat 342 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Adapun perinciannya 179 puskesmas, 96 dokter praktek perorangan, 12 dokter gigi, 36 klinik pratama, dan 19 klinik milik TNI/Polri.
Sementara untuk tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 27 rumah sakit.
Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan tercapainya capaian UHC juga harus diimbangi dengan kualitas kesehatan seluruh masyarakat.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk menciptakan kualitas kesehatan masyarakat yang optimal, salah satunya dengan penanganan stunting.
"Kami terus berupaya mengoptimalkan penanganan stunting di Kota Bengkulu. Beberapa upaya dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan pencegahan pernikahan dini," ucap Rohidin.
Selain itu, Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi mengatakan Pemerintah Kota Bengkulu telah berupaya untuk dalam menekan angka stunting.
Adapun upaya yang dilakukan dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh puskesmas untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang berisiko stunting.
"Upaya penanganan stunting juga terus kami lakukan dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan membentuk bapak asuh bagi masyarakat yang terkena stunting," ucap Dedi.
Atas kerja keras yang dilakukan, kasus angka stunting di Kota Bengkulu menurun, dari yang semula di angka 22,1% menjadi 12,9%.
Namun, dengan komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kota Bengkulu, dirinya menargetkan di tahun 2024 menjadi zero stunting. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beban BPJS Kesehatan untuk Penyakit Akibat Polusi Udara Meningkat, Tembus Puluhan Triliun
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian