BPK Harus Audit Kementerian Fadel

Rabu, 15 Juni 2011 – 04:53 WIB

JAKARTA - Terendusnya dugaan praktik kolusi proyek di Kementerian Kelautan dan Perikanan tak boleh dibiarkan mengendapSebagai mitra kerja kementerian yang dipimpin Fadel Muhammad, Komisi IV seharusnya secepatnya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.

’’Komisi IV dapat meminta BPK melakukan audit investigatif apakah memang ada konflik kepentingan,’’ kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Jakarta, Selasa (14/6)

BACA JUGA: Ketua KPK Berharap Syamsul Cepat Sembuh

Menurut Danang, fungsi pengawasan DPR salah satunya juga berbasis pada informasi BPK.

Sebelumnya, Fadel menjamin kementerian yang dipimpinnya bersih, bahkan terkenal sangat anti korupsi
Laporan anggarannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menanggapi hal itu, Danang menegaskan laporan BPK tersebut hanya opini auditor terhadap laporan keuangan

BACA JUGA: Bendahara Pemda Harus Cermat Urus Data Gaji ke-13

’’Laporan itu kan hanya melihat apakah laporan keuangan kementerian bersangkutan sudah sesuai standar atau belum
Prosesnya juga dengan mengambil sampel

BACA JUGA: KPK Siap Garap Kasus Walikota Medan

Makanya, perlu auditKomisi IV harus meminta itu,’’ kata Danang.

Apalagi, sinyalemen itu muncul dari anggota Komisi IV Rosyid Hidayat dalam raker komisinya dengan Fadel Muhammad di Gedung DPR, Rabu malam (8/6), laluDalam rapat resmi itu, Rosyid yang berlatarbelakang Partai Demokrat mengungkap dugaan mengenai sejumlah anggota keluarga Fadel Muhammad yang menjadi broker proyek di kementerian tersebut.

Dia menyebut Hana Hasanah, istri Fadel dan Rahma, adik FadelNamun, Fadel dan Hana Hasanah telah membantahnyaBelakangan, Aji Sularso, mantan Dirjen di kementerian tersebut membenarkan pernyataan Rosyid HidayatAji adalah Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) sejak 2007 -2010Namun, kini dia tidak aktif lagi di kementerian setelah mengajukan pensiun diniRosyid sendiri telah mendesak KPK untuk proaktif menindaklanjuti laporan ituTapi, KPK tetap bersikukuh menunggu laporan dari Rosyid Hidayat.

Menurut Danang, KPK memang agak sulit untuk menindaklanjuti persoalan tersebut bila tidak memegang materinya’’Jangankan lembaga negara seperti KPK, kami yang di ICW saja susahTakutnya pencemaran nama baik,’’ kata Danang, lantas tertawa.

Dia mengingatkan, saat ini, di KPK menumpuk puluhan ribu berkas laporanTerhadap kasus yang sudah lengkap buktinya saja, banyak yang belum bisa jalanApalagi, yang belum tuntas buktinya’’Kalau baru sebatas sinyalemen masih agak susahMeskipun bukan berarti itu nggak benar,’’ ujarnya.

Danang kembali menegaskan solusi praktis dari persoalan ini adalah Komisi IV DPR harus meminta BPK melakukan audit terhadap Kementerian Kelautan dan PerikananSementara itu juru bicara KPK Johan Budi bersikukuh pihaknya tidak akan menindaklanjuti dugaan kolusi sekaligus korupsi yang dilakukan keluarga Fadel jika tidak ada pihak yang melaporkan secara resmi ke KPKKPK meminta kepada pihak-pihak yang terus berkoar-boar untuk melaporkan secara resmi’’Sebagai warga negara yang baik, pak Rosyid dan orang-orang yang tahu sebaiknya melapor,’’ ucapnya

Begitu juga dengan nyanian Aji Sularso, mantan Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan PerikananJohan meminta agar Aji melaporkan secara resmi dugaan tersebutMenurutnya apabila Aji hendak melaporkan, dirinya harus menyertakan data-data yang lengkap terkait dugaan yang dilontarkan dirinya

Selain itu Johan juga bersikeras pihaknya tidak akan memanggil orang-orang yang mengaku mengetahui praktik-praktik curang yang dilakukan Fadel dan keluarganya’’Kami tidak berkerja berdasar dugaan-dugaan yang tidak jelas,’’ terangnya(pri/kuh)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa KPK Gandeng Perhimpunan Dokter Jantung Periksa Syamsul


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler