jpnn.com - JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah berhati-hati dalam menggarap proyek kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. Pasalnya, ada potensi nantinya aset milik BUMN tergadaikan dan dimiliki oleh pihak Tiongkok.
“Soalnya anggaran yang digunakan itu pinjaman dari China mencapai Rp 70 triliun. Kalau begitu, berarti jaminannya itu pengelolaan BUMN,” tandas Anggota VII BPK, Achsanul Qosasih, Rabu (20/1).
BACA JUGA: Pertamina Dianggap Lambat Sesuaikan Harga BBM Bersubsidi
Menurut Achsanul, saat ini pemerintah sudah memperlihatkan sikap sembrono terkait proyek kereta cepat. Hal itu terlihat dari target 29 ribu penumpang per hari yang dipatok pemerintah. Dia menilai target tersebut tidak masuk akal.
“Sekarang itu penumpang Jakarta-Bandung hanya 2800-3000 per hari. Kalau di 2019, asumsi mereka bilang penumpang Jakarta-Bandung bisa 29 ribu orang sehari. Itu asumsi dari mana?” kata dia.
BACA JUGA: Kereta Pangrango Kelas Eksekutif Aktif Lagi, Ada Perubahan
Lebih lanjut Achasanul mengatakan, sekarang sudah ada sejumlah aset BUMN yang harus dikorbankan untuk proyek tersebut. Karena itu, ke depan pemerintah harus lebih waspada lagi agar tidak bertambah parah.
"Nantinya akan ada sejumlah tanah PTPN yang dikelola oleh China. Karena jalurnya akan melewati tanah PTPN," ungkapnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Nantinya, Pensiunan Tak Perlu Repot-repot Datang ke Taspen
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inikah Alasan Anak Muda Jarang Mau Menetap di Desa?
Redaktur : Tim Redaksi