jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat perekonomian Provinsi Lampung saat ini tengah mengalami perlambatan.
Meski tumbuh 5,03 persen pada triwulan II tahun 2017, namun persentase itu turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 5,24 persen.
BACA JUGA: Gudang Ganja 144 Kilogram di Bandarlampung Digerebek Polisi
Perlambatan ekonomi berimbas pada jumlah kredit macet atau bermasalah (non performing loan) di perbankan. Tercatat pada semester II tahun ini, kredit macet ataupun bermasalah di Lampung mencapai Rp1,18 triliun.
Jumlah itu meningkat dibanding triwulan I yang sebesar Rp1,3 triliun.
BACA JUGA: Korban UN Swissindo di Tubaba Juga Banyak, Begini Penjelasan Pihak Bank Mandiri
Adanya peningkatan kredit bermasalah ini dibenarkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Untung Nugroho.
Kepada Radar Lampung (Jawa Pos Group) kemarin, Untung menjelaskan, peningkatan kredit bermasalah itu datang dari sektor pertanian.
BACA JUGA: Tanpa Surat dari Kemenpupera, Pembangunan Fly Over MBK akan Dilanjutkan Hari Ini
’’Memang terjadi peningkatan kredit bermasalah pada perbankan Lampung. Tetapi berdasarkan data bukan disebabkan kredit PNS. Melainkan justru karena peningkatan pada sektor pertanian,” ujarnya.
Menurut Untung, banyak pelaku ekonomi sektor pertanian yang meminjam ke bank. Tetapi kemudian tak melanjutkan pembayaran kredit.
Hal ini, lanjut dia, bisa terjadi karena penyumbang komoditas pertanian di Lampung masih mengalami kesulitan. Di antaranya dari sisi harga komoditas pertanian yang mengalami penurunan dari tahun 2016 belum sepenuhnya pulih.
’’Tetapi, tak semua kredit bermasalah itu macet. Ada juga yang kualitas pembayarannya kurang lancar. Jadi tidak semuanya macet,” kilahnya.
Meski ada peningkatan, Untung mengklaim jumlah kredit bermasalah di Lampung masih dalam kondisi aman.
Dia juga mengakui ada peningkatan kredit bermasalah di bank perkreditan rakyat (BPR). Pada triwulan I tahun ini, kredit bermasalah BPR di Lampung ada di angka Rp136,99 miliar. Pada triwulan II, jumlahnya meningkat jadi Rp140,86 miliar.
Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Lampung Arief Hartawan angkat bicara soal meningkatnya jumlah kredit bermasalah ini. Menurut dia, kenaikan tersebut harus dianggap sebagai peringatan dan tak bisa dipandang enteng. Jangan sampai terjadi peningkatan lagi.
Meskipun, lanjutnya, tingkat kredit bermasalah di Lampung masih jauh lebih baik dibanding daerah lain.
’’Di kita masih terkontrol dengan baik. Kita jaga di bawah 5 persen. Tetapi tentunya peningkatan ini harus diwaspadai. Kurang berkembangnya ekonomi. Yang harga singkong kemarin jatuh itu kan bisa menyebabkan kurang bisa bayar angsuran. Atau nggak melanjutkan angsuran. Itu harus jadi perhatian,” katanya.
Dia juga melihat kecenderungan dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan di bank mengalami peningkatan. Hal ini, menurut Arief, menarik perhatian. Kondisi tersebut pun masih diteliti oleh BI Lampung.
’’Ini ada indikasi apa? Apakah karena menabung untuk keperluan sekolah atau indikasi menahan belanja, lalu ditabung misalnya,” ujar dia.
Menurutnya, untuk menekan tingkat kredit bermasalah, pemerintah daerah harus mendorong ekonomi tumbuh. Proyek-proyek pembangunan dikerjakan tepat waktu.
’’Kalau misalnya dijanjikan akhir tahun berjalan, ya harus berjalan. Harus juga menggerakkan ekonomi UKM dan mengedepankan optimisme ke depannya,” pungkas dia. (ing/c1/wdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpupera Protes, Kontraktor Akhirnya Bersedia Ubah Desain Fly Over Ini
Redaktur & Reporter : Budi