BSDMI P2ED Telah Kelabui Banyak Kepala Daerah

JAKARTA - Meski pihak Istana Negara dan Kemendagri telah membantah keberadaan apa yang disebut Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED) sebagai bagian dari pemerintah, namun sepertinya dokrin kepada calon pegawai yang dijanjikan menjadi PNS sudah begitu kuat.

"Sebagian dari kami masih percaya kalau badan itu akan jadi kementerian tahun depanApalagi katanya, badan ini memang sengaja dirahasiakan dulu," kata salah seorang sumber JPNN yang tak bersedia disebutkan namanya di Pekanbaru, Riau.

Apa sebenarnya BSDMI P2ED ini? Dan apa saja gerak kerja mereka? Lalu siapa Irwanur Latubual? Dari penelusuran yang dilakukan JPNN, BSDMI P2ED ini berdiri pada 31 Desember 2009 di Jakarta

BACA JUGA: SBY Kembali Didesak Mengevaluasi Total Sistem Kerja Pemerintah

Dalam struktur organisasinya, Latubual bersanding dengan Presiden SBY dan Setneg Sudi Silalahi sebagai pendiriSementara ada dari jajaran menteri dan Kapolri yang duduk sebagai dewan penasehat dan dewan pakar.

Menjadi sangat meyakinkan, karena hampir di setiap daerah, Latubual dan kawan-kawannya selalu diterima oleh kepala daerah

BACA JUGA: Soal Andi Nurpati, MK Sudah Serahkan Semua Bukti ke Polisi

Antara lain mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ternate, NTT, bahkan hingga ke PapuaPemda kemungkinan besar percaya dengan aktivitas kerjanya, karena menggunakan kop surat resmi Istana Kepresidenan.

Seorang korban di Riau, berinisal Fr (25), mengatakan dirinya percaya dengan lembaga ini, karena rutin menggelar berbagai pertemuan seperti seminar, pelatihan, dan semuanya melibatkan media massa di daerah

BACA JUGA: Buyung: Jangan Hanya Nazaruddin yang Dikorbankan

"Kami percaya karena dikasih baju dinas, NRPBikin acara juga mengundang pejabat daerah, dan pejabatnya datangBahkan dalam setiap kegiatan, (acara) selalu dikawal TNI dan polisi," katanya.

Dalam salah satu berita di situs internet, saat melantik BSDMI P2ED RI Kanwil II Kota Ternate, November lalu, Irwanur dikutip mengatakan bahwa pembentukan lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) No41 Tahun 2010 tentang Pembentukan BSDMI P2ED RIPadahal setelah dilakukan pengecekan, PP ini mengatur tentang Pertahanan Negara, dan tidak ada satupun klausul yang menginformasikan tentang adanya Instruksi Presiden membentuk BSDMI-P2ED.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengaku belum pernah mendengar tentang pembentukan BSDMI-P2ED, apalagi (yang melibatkan) ada perekrutan CPNSSementara juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, Irwanur bukan bagian dari staf khusus Presiden, dan Presiden SBY tidak pernah mendirikan BSDMI-P2ED ini.

Diperkirakan, korban Irwanur Latubual dan kawan-kawan saat ini sudah tersebar di seluruh IndonesiaKarena BSDMI-P2ED bukan hanya dibuka di tingkat provinsi, tapi juga hingga ke kabupaten/kotaSementara dari berbagai keterangan, disebutkan bahwa bagi pegawai yang berkeinginan diangkat menjadi PNS, harus menyetor sejumlah uang ke badan ini berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi ke MK Ambil Alat Bukti