SBY Kembali Didesak Mengevaluasi Total Sistem Kerja Pemerintah

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali didesak untuk membenahi sistem kerja di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnyaKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Mahfudz Siddiq, Minggu (10/7), di Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah RI sebenarnya punya sistem yang sangat lengkap untuk bekerja, namun pada kenyataannya kinerja pemerintah tidak efektif.

"Secara sistem, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah (jadi) efektif," kata Mahfudz.

Dia menjelaskan, dari sisi perencanaan misalnya, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas-KPPN)

BACA JUGA: Soal Andi Nurpati, MK Sudah Serahkan Semua Bukti ke Polisi

Dari sisi koordinasi, pemerintahan SBY juga memiliki tiga Menteri Koordinasi (Menko)Kemudian, lanjut dia, dari sisi kontrol langsung Presiden, ada Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap.

Begitu pula dari sisi perbantuan tugas Presiden, ada Wakil Presiden, serta dari sisi evaluasi periodik ada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

BACA JUGA: Buyung: Jangan Hanya Nazaruddin yang Dikorbankan

Belum lagi sejumlah satuan tugas yang dibentuk Presiden untuk menjalankan tugas-tugas khusus"Jadi, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap itu tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan," ungkap Mahfudz.

Menurut dia, tentunya dalam ini ada yang salah

BACA JUGA: Polisi ke MK Ambil Alat Bukti

Dan untuk menyoal siapa yang salah itu, Mahfudz memandang harus dibedah menjadi tiga halPertama, apakah Presiden sebagai kepala eksekutif lemah dalam direction dan kontrolKedua, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga lambanSerta ketiga, apakah memang kementerian atau lembaganya yang lemah.

"Kalau kinerja buruk (secara) kasuistis terjadi di kementerian atau lembaga tertentu, bisa dipastikan yang salah atau lemah adalah kementerian atau lembaga tersebutTapi kalau kasusnya merata, berarti masalahnya pada yang kedua atau pertama," katanya.

Dengan demikian, kata Mahfudz, Presiden SBY memang harus segera melakukan evaluasi menyeluruh"Sehingga bisa diidentifikasi, apa pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya," ungkapnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Prita, MA Dianggap Inkonsisten