BSE Solusi Krisis Dana Pendidikan

Rabu, 23 Juli 2008 – 13:13 WIB
JAKARTA - Program Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang bakal diresmikan Presiden SBY awal Agustus nanti, dinilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlambatSeharusnya, pemerintah menerapkan aturan tersebut setahun yang lalu

BACA JUGA: Pemerintah Ngotot Terapkan BSE


     Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Heri Akhmadi, program tersebut terpaksa diterapkan karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah
”Dana pemerintah terbatas

BACA JUGA: Beasiswa Supersemar Jalan Terus

Sementara kewajibannya menyediakan pendidikan, termasuk buku murah
Otomatis negara hanya bisa menyiapkan semampunya,” ungkapnya.
     ”Tapi ini terobosan

BACA JUGA: Dana BOS Bisa untuk Gandakan BSE

Jadi, DPR mendukung penuh,” katanya.
Dia menambahkan bahwa penerapan BSE di beberapa daerah terbilang lancarHeri  menjamin bahwa tidak ada kelangkaan BSE tersebutSaat ini saja, kata dia, 14 ribu sekolah sudah memanfaatkan saluran buku elektronik itu
    Para guru, kata dia, bisa berinisiatif mengunduh buku ke internetDi antaranya melalui kelompok kerja sekolah”Tidak ada alasan sulit,” jelasnyaUntuk pengadaan buku tersebut, sekolah bisa menggunakan pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukuJumlah BOS buku untuk masing-masing siswa adalah Rp 22 ribu
     Nah, dengan dana itu, masing-masing siswa bisa mendapatkan 3 bukuSebab dengan BSE, asumsinya satu buku sekitar Rp 7 ribuDengan BSE, penerbit juga masih bisa  hidupSebab, yang ditampilkan dalam BSE hanya buku teksSementara untuk buku penunjang belum sampai di-upload ke internetArtinya, wilayah buku penunjang bisa dimasuki penerbit”Silakan penerbit masuk ranah bisnisbuku penunjang itu,” terangnya.       
    Terpisah, Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Pusat Setya Dharma Madjid mengungkapkan setiap hari menerima keluhan para penerbit buku pelajaranPerusahaan-perusahaan itu akan menutup bisnisnya karena dengan implementasi Permendiknas No 2 tahun 2008 tentang buku tersebut dipastikan kehidupan bisnisnya tak akan berkembangSejauh ini, 200 penerbit buku pelajaran terancam tutup.
     Salah satu pasal menegaskan bahwa para guru di sekolah dilarang jualan bukuOtomatis, penerbit tak akan bisa masuk ke sekolah untuk memasarkan buku”Setiap hari saya terima keluhanKalau pemerintah ngotot mau bagaimana lagi,” ungkapnya kemarin.
    Dia menambahkan, untuk menciptakan buku murah seharusnya pemerintah tidak perlu mengobral uang untuk membeli hak cipta para pengarang bukuSeharusnya, yang dilakukan adalah memberikan subsidi harga kertas”Namun kertas bersubisidi itu khusus untuk penerbitan buku pelajaranSaya yakin jadi sangat murah,” ungkapnyaKenaikan harga buku, kata Setya, salah satunya disebabkan harga kertas belum lagi tambahan biaya transportasi untuk distribusi buku ke daerah. 
    Subsidi kertas, akan memberikan keuntunganMasyarakat tak akan dirugikan karena buku yang diterbitkan terjamin kualitasnyaSelama ini, sebelum diterbitkan buku-buku harus terlebih dulu diuji Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)Izin tersebut berlaku selama lima tahun. 
    Seperti diberitakan 2 Agustus mendatang Presiden SBY berencana meresmikan pemakaian buku sekolah elektronikProgram tersebut diharapkan menjadi solusi harag buku pelajaran yang terus melangitSekolah juga bisa memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli BSE yang telah digandakanUntuk mendapatkan buku pelajaran itu juga  cukup mudah, yakni mengunduh secara gratis dari www.bse.depdiknas.go.id. (git/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Siswa Indonesia Raih Emas di Hongkong


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler