JAKARTA - Bank-Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berjanji akan menolak segala bentuk intervensi politik yang bisa membuat kinerja perseroan tidak sehatHal itu merupakan instruksi dari Menteri BUMN yang baru, Dahlan Iskan agar BUMN benar-benar bekerja secara profesional
BACA JUGA: Sebagian Besar Investasi Bursa untuk Sosialisasi Pasar Modal
"Saya kan kenal banyak temen-temen di BUMN lain jadi saya tahu itu ada (intervensi)
Keterkaitan antara politik dan ekonomi ini sebetulnya cerita lama, namun susah dibuktikan meskipun gencar dibicarakan media
BACA JUGA: Telkomsel Dinilai Layak Dapat Tambahan Frekuensi
Iqbal mengaku sangat gembira ketika Menteri BUMN yang baru, Dahlan Iskan, berani menyatakan penolakannya terhadap intervensi politik"Mendengar apa yang disampaikan Menteri BUMN itu saya sangat senang
BACA JUGA: Telkom Perkuat Jaringan Fiber Optik
Karena itu berarti Menteri berani memberi proteksi kepada manajemen dari segala bentuk intervensi dari luarKita dukung instruksi Pak Menteri," ungkapnyaIqbal menambahkan, Menteri BUMN memberi arahan supaya manejemen BUMN kompak dalam bekerja guna memajukan perusahaanDireksi BUMN juga diminta menolak segala bentuk intervensi politik"Tidak boleh ada intervensi politik karena itu yang biasanya bikin tidak kompak (diantara manajemen)Jadi mulai sekarang kalau ada (intervensi politik) lalu ditolak jangan marah," tegasnya
Mengenai instruksi agar BUMN melakukan efisiensi, Iqbal mengaku sudah memerintahkan agar tidak melakukan rapat yang tidak penting atau mengulur-ulur waktuBahkan, penggunaan faksimile tidak boleh sembarangan"Mulai tanggal 1 nanti banyak mesin faks yang dicabutHanya ada 2-3 mesin faks jadi semuanya lewat itu, tidak tiap divisi adaMudah-mudahan efisiensi ini terus berlanjut," tukasnya
Bank merupakan salah satu BUMN yang menggiurkan karena memiliki hak mengucurkan kredit dan menyimpan data nasabahAset Bank juga cukup besar, missal BTN, dipastikan memiliki aset diatas Rp 100 triliun tahun depanHingga 30 September lalu, aset BTN telah mencapai Rp 76,05 triliun"Sampai akhir tahun ini saya yakin aset mendekati Rp 80 triliun, kalau pertumbuhan aset 19,5 persen berarti tahun depan melampaui angka Rp 100 triliun," kata Iqbal.
Keterkaitan antara Bank dengan panggung politik cukup terlihat di Bank Rakyat Indonesia (BRI)Salah satu Komisarisnya adalah orang dekat Istana, Heru LelonoSementara itu mantan Menteri Olah Raga, Adhyaksa Dault tercatat sebagai Komisaris Independen
Meski begitu, Corporate Secretary BRI, Muhammad Ali mengaku pihaknya menolak intervensi politik"Kita tetap berprinsip pada profesionalisme," cetusnya.
Ali berdalih BRI kinerja BRI selalu moncerTerbukti, BRI masuk dalam jajaran Top Ten Companies versi majalah Forbes Indonesia tahun iniDengan total penjualan (sales) di atas USD 1 miliar, BRI menjadi satu-satunya wakil dari industri perbankan yang masuk dalam jajaran Top Ten Companies 2011"Sepanjang yang saya tahu, dalam membuat keputusan strategis selalu dilakukan secara kolektif," jelasnya.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta agar seluruh direksi BUMN tidak mudah diintervensi oleh siapa pun"Direksi BUMN harus punya akal untuk mencegah intervensi politik, intervensi baik dari Kementerian BUMN maupun dari pihak diluar korporasiIntervensi dari luar tentu harus lebih diperkecil lagiKalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi lebih baik mundur," ungkapnya.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu pernah menuturkan bahwa banyak modus dilakukan oleh para politikus, mulai bertandang ke Kantor Kementerian untuk menawarkan proyek hingga upaya menempatkan orang di jajaran Direksi BUMN yang strategis"Mereka biasanya ingin menempatkan orang sebagai direksi di BUMNYa bilang, tolong dibantulah," jelasnya (wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai Aksi Jual
Redaktur : Tim Redaksi