jpnn.com - JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beberapa waktu lalu ternyata sangat berdampak pada pegawai di institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan itu.
Pegawai DJP bahkan merasa semakin disudutkan, terutama karena merasa tak diayomi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, pegawai DJP menganggap menteri yang kondang disapa dengan panggilan Mbak Ani itu malah mengumbar persoalan di ruang publik.
BACA JUGA: Mahkamah Pelayaran Diminta Lebih Tangguh
Hal itu terungkap dari curahan hati pegawai DJP yang dibacakan anggota Komisi XI DPR M Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (28/11). Menurut Misbakhun, masih banyak pegawai DJP yang berintegritas dan punya semangat mengabdi dan butuh pengayoman dari atasan.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Berikan Pelatihan kepada Petani
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com
“Ada orang luar biasa bekerja, ada yang ditusuk karena menagih. Ada teman saya dari pulau ke pulau menjalankan tugas. Mereka yang butuh digandoli (diperhatikan, red), butuh penyemangat dari ibu,” ujar Misbakhun.
BACA JUGA: Katanya Junjung Pluralisme, Kenyataannya?
Karenanya Misbakhun juga meminta SMI agar bisa menjadi orang tua yang momong pegawai DJP.Sebab, kata politikus Golkar itu, pegawai DJP juga mengharapkan bimbingan, panduan, dorongan dan penyemangat untuk bisa menjalankan tugas sebaik mungkin.
“Yang utama dalam kasus OTT, Bu Menkeu agar lebih arif dan bijak dan jadi ibu sebenarnya bagi pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Ini harapan teman-teman saya kepada Bu SMI,” ujar Misbakhun yang juga mantan pegawai DJP Kemenkeu itu.
Menanggapi hal itu, SMI pun mengatakan bahwa kasus OTT terhadap oknum pegawai DJP memang membuat kecewa banyak pihak. Namun, SMI meyakini masih banyak pegawai DJP yang baik.
"Saya sebagai Menkeu kecewa dan terluka. Tapi saya yakin 99,99 persen pegawai Kemenkeu baik, punya integritas,” katanya.(jpg/ara/jpnn)
Berikut adalah curhatan pegawai DJP yang beredar melalui pesan WhatsApp;
“Menaikkan Gaji 1000 Kali Lipat?*
Menurut teori tipologi korupsi ada 2 yaitu : Corruption by need (korupsi karena terdesak kebutuhan hidup) dan corruption by greed(korupsi karena serakah).
Cara yg efektif untuk menhapus corruption by need adalah meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan sangat berpengaruh bahkan bisa menghindarkan dari tindakan koruptif karena membuat alasan terdesak kebutuhan menjadi tidak relevan.
Namun bila yg terjadi adalah corruption by greed maka mau penghasilannya hampir nyundul langit juga gak akan berhenti. Jadi kalo dibilang gak usah menaikkan penghasilan aparat toh mereka korupsi juga, jelas sesat pikir.
Kalo mau memerangi korupsi ya harus menghilangkan excuse/alasan untuk korupsi. Misal kalo karena penghasilannya kurang ya ditingkatkan.
Kalo alasannya karena orang lain melakukannya ya tinggal dibilang manusia itu bukan bebek. Diberi akal pikiran dan hati nurani kok gak dipakai. Ikuti yg baik tinggalkan/jangan ikuti yg buruk. Gitu aja kok repot.
Kalo kata orang dulu...emang kalo orang nyebur sumur anda mau ikut?
Pasti khan cuma mau ikut hal yg enak2 aja tho. Kalo hal yang tidak enak pasti bilang tunggu dulu.
Insya Allah corruption by need sudah hampir tidak ada di DJP. Kalo corruption by Greed ya gak ada yg bisa jamin. Karena orang serakah ada di mana mana.
Masalahnya adalah jika ulah segelintir orang dianggap gambaran dari semua orang yg berada dalam organisasi yang sama.
Mau dinaikkan gaji 1000 kali lipat jelas tidak akan berpengaruh bagi yg serakah/tamak.
Tapi pasti berpengaruh bagi mayoritas yg tidak tamak.
Jangankan dinaikkan 1000 kali, dibayarkan 100 % aja pasti banyak yg sujud syukur kok.
Ibu, tolong jangan hakimi kami dengan stigma :
1. Lalai
2. Boros
3. Tamak
Ibu boleh geram
Mungkin maksud ibu baik karena maksudnya adalah bagi oknum yg menodai integritas DJP/kementerian keuangan.
Tapi mengumbar hal tersebut dir uang publik dan dengan resiko dipelintir oleh wartawan, melukai hati kami.
Ibu boleh geram (malah harus geram) saat ada pegawai kemenkeu yg bertindak khianat. Tapi gak perlu diumbar terus. Ada KPK dan nanti hakim yang memutuskan.
Kami tidak minta di naikkan 1000 kali. Kami cuma minta please jangan tambah luka kami dengan tuduhan2 yg dilontarkan ke publik seolah kami semua sama dengan oknum yg khianat tersebut.
Mohon maaf jika ada kata yg kurang sopan.
Percayalah bu, Kami selalu dan tidak akan pernah bosan mencintai negeri ini.
By someOno
27112016
BACA ARTIKEL LAINNYA... Geleng-Geleng Kepala, Kasus Pajak Perusahaan Besar Masih Mangkrak
Redaktur : Tim Redaksi