jpnn.com, JAKARTA - Buku IPS kelas VI SD terbitan Yudistira dan Intan Pariwara yang menyebut Yerusalem ibu kota Israel ditulis oleh orang yang sama.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang membidangi Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, nama penulisnya adalah Irawan Sadad Sadiman dan Shandy Amalia.
BACA JUGA: Satu Lagi, Buku IPS untuk SD Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel
Pada sampul kedua buku tersebut tertulis Buku IPS kelas VI Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan logo tertulis “sesuai standar isi 2006” dan logo “buku bse” (baca: buku sekolah elektronik).
"Buku ini terbit sesuai dengan kurikulum 2006 yang dikenal dengan sebutan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), artinya buku ini bukan kurikulum 2013, tapi masih dipergunakan hingga saat ini," ujar Retno, Jumat (15/12).
BACA JUGA: Kompak Sita Buku IPS SD Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel
Dia menjelaskan, program buku Sekolah Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan “buku bse” adalah program yang diluncurkan pada era pemerintah Presiden SBY dengan Mendiknas Muhamad Nuh (saat itu namanya Kementerian Pendidikan Nasional, belum bernama Kementerian pendidikan dan Kebudayaan).
Dalam program bse kala itu, Kemendiknas melalui Pusat Perbukuan membeli naskah-naskah buku dari para penulis, kemudian diunggah di laman website Kemendiknas dan para penerbit diizinkan memperbanyak secara gratis.
BACA JUGA: Penulis Buku Pelajaran Wajib Disertifikasi
Buku yang dicetak para penerbit tersebut kemudian dibeli oleh sekolah atau orang tua peserta didik dan digunakan dalam pembelajaran.
"Ada indikasi, meski sudah berganti kurikulum 2013, tapi ternyata masih banyak sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 KTSP," ucap Retno.
KPAI, lanjutnya, menyimpulkan buku-buku tersebut diterbitkan secara resmi oleh negara dalam hal ini adalah oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009.
Kemudian, para penerbit seperti Yudistira, Intan Pariwara, dan lain-lain, kemudian mencetak atau memperbanyak serta dijual.
Retno menambahkan, maksud dan tujuan pembelian hak cipta nakah buku oleh pemerintah adalah untuk menekan harga buku pelajaran agar murah.
Sayangnya, proses seleksi dan penilaian bukunya diduga memiliki kelemahan pada penelaah isi dan editan.
Itu sebabnya, KPAI mempertimbangkan untuk berkoordinasi dan meminta keterangan dari pihak Kemendikbud juga untuk mencari solusi bersama. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Raja Salman Tak Hadiri KTT OKI, Takut Donald Trump Marah Ya?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad