jpnn.com, JAKARTA - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) perlu melakukan kajian secara komprehensif sebelum membuat kebijakan untuk mengangkat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun honorer K2.
Menurut Karolin, kebijakan pengangkatan PPPK maupun Honorer K2 yang membebani daerah harus dikaji dan perlu melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah daerah. Pasalnya, ada kekhawatiran daerah tidak bisa mengakomodir pengangkatan PPPK maupun honorer K2 karena kondisi APBD di setiap daerah berbeda-beda.
BACA JUGA: Dua Alasan Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Tahap Pertama Dikebut
“Oleh karena itu, MenPAN-RB harus mengkaji dulu secara komprehensif dan memberikan masukan yang benar kepada presiden. Jangan membuat kebijakan yang terburu-buru sebelum melibatkan berbagai pihak terkait,” kata Bupati Karolin kepada JPNN, kemarin.
BACA JUGA: Niat Baik Pak Jokowi Tuntaskan Honorer K2 Harus Didukung
BACA JUGA: Mendikbud Sampaikan Usulan ke BKN soal Gaji PPPK dari Honorer K2
Karolin berharap kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan untuk PPPK maupun honorer K2. Pemerintah pusat mesti menunjukkan perannya kepada dunia pendidikan dengan memperhatikan pengangkatan tenaga honorer terutama daerah-daerah dengan rasio guru yang masih kurang di bawah standar.
“Daerah-daerah yang rasio guru sudah memenuhi standar, ya pengangkatan pegawai diserahkan kembali kepada daerah. Tapi kalau daerah dengan rasio guru dan murid saja tidak terpenuhi, pemerintah pusat harus terlibat dalam pengangkatan tenaga guru,” katanya.
BACA JUGA: Gaji PPPK dari Honorer K2 Dibebankan ke Pemda, Syahrial: Kebijakan Sangat Buruk
BACA JUGA: Gaji PPPK dari Honorer K2 Dibebankan ke Pemda, Syahrial: Kebijakan Sangat Buruk
Ia juga meminta KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan untuk membahas secara anggaran pengangkatan PPPK. PPPK khususnya guru pasti berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan lainnya.
“Apakah gaji guru dan tunjangan sertifikasi guru sudah dipikirkan atau belum. Itu semua harus diatur dengan rapi dan dibicarakan dulu dengan pemda dan para pemangku kepentingan,” katanya.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa
Karolin menambahkan, KemenPAN-RB perlu membicarakan dengan Kemendikbud terkait pengangkatan PPPK khususnya guru. “Saya setuju untuk mengangkat tenaga guru, karena kita ingin dunia pendidikan harus ditata supaya maju,” katanya.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK dari Jalur Honorer K2: Pemda Tunggu Hasil Rakor
BACA ARTIKEL LAINNYA... Niat Baik Pak Jokowi Tuntaskan Honorer K2 Harus Didukung
Redaktur & Reporter : Friederich