jpnn.com, KATINGAN - Tensi politik di Kabupaten Katingan, Kalteng meningkat setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan DPRD untuk memakzulkan bupati terkait perzinaan.
Akibat itu, Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie "perang terbuka" dengan dewan.
BACA JUGA: Pelengseran Bupati Katingan Tinggal Hitungan Hari
Yantenglie mengungkapkan, legislatif kerap mengintervensi pemerintahan.
Bahkan, di pembahasan anggaran saja, Yantenglie menyebut legislatif masuk hingga ranah kegiatan dan anggaran.
BACA JUGA: MA Setuju Bupati Katingan Dimakzulkan
"Saya mendapatkan banyak laporan dari dinas, bahwa banyak legislatif masuk mau mengambil proyek-proyek dana aspirasi itu," ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L. Nussa merespons santai.
BACA JUGA: Menunggu Sidang Adat terhadap Bupati Selingkuh
"Yang jelas, semua kegiatan itu dilaksanakan Pemda Kabupaten Katingan sendiri. Ya tidak usahlah membuat polemik baru yang aneh-aneh," ujar Mantir kemarin (2/4).
Sebaliknya, Mantir justru menyarankan bupati Katingan supaya legawa dengan masalah yang dihadapi saat ini.
"Ada banyak hal. Kasihan dia sendiri. Saya kalau mau membuka bisa saja. Tapi, saya menahan diri," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Katingan III itu.
Ketika disinggung langkah DPRD menindaklanjuti putusan MA yang dibacakan pada 29 Maret 2017 itu, menurut Mantir, hari ini (Senin) mereka mengadakan rapat internal bersama anggota DPRD Kabupaten Katingan dan bamus.
"Dalam rapat nanti kita ingin meminta masukan dan membahas masalah ini. Rencana kita memang segera mengambil salinan itu langsung ke MA terlebih dulu," terangnya.
Dia juga menegaskan, putusan MA tersebut tidak bisa dibatalkan.
Justru sebaliknya, harus segera ditindaklanjuti dan diproses hingga kepada Kemendagri.
"Tidak mungkin bisa dibatalkan. Itu sudah keputusan yang dikeluarkan MA, sudah jelas," pungkasnya. (eri/abe/c10/ami/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Endang, Istri Bupati Katingan yang Cantik dan Tegar
Redaktur & Reporter : Natalia