"Kami menyatakan menolak terhadap pemerintahan SBY-Boedino yang neoliberal yang dilantik hari ini," kata koordinator aksi, Khamid Istakhori.
Khamid Istakhori, yang menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) KASBI itu menyatakan tidak mengakui SBY-Boediono sebagai pemimpin rakyat
BACA JUGA: Pusat Rehabilitasi Pencandu Narkoba Masih Minim
Alasannya, SBY selaku presiden incumbent telah melahirkan kebijakan yang tidak pro buruh."Outsourcing, buruh kontrak, upah murah, PHK dan represif kepada kawan-kawan yang melakukan hak berserikat," katanya.
Khamid juga meyakini pemeritahan yang baru terbentuk dengan konsolidasi neoliberalisme dan kapitalisme internasional akan menyelesaikan agenda besar yang sebelumnya tertunda.
Agenda yang dimaksud Khamid yakni revisi UU 13 tahun 2006 tentang perburuhan yang sempat tertunda karena dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.
"Kami yakin di masa kepemimpinan yang kedua sekarang ini akan menerbitkan kebijakan-kebijakan anti buruh yang lebih dahsyat lagi, maka tidak ada pilihan bagi buruh di Indonesia, untuk tidak menyatakan oposisi," katanya.
Massa berdemonstrasi yang berasal dari empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu mendapat pengawalan ketat dari polisi yang ikut pengamanan pelantikan presiden
BACA JUGA: KPK Tunggu SBY-Boediono
BACA JUGA: SBY Diminta Perjuangkan Buruh
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Kobarkan Indonesia Bisa
Redaktur : Tim Redaksi