jpnn.com, JAKARTA - Ketua tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Bambang Widjojanto menilai, penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan proses pemilihan terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.
Pria yang akrab disapa BW ini menjabarkan sejumlah fakta untuk memperkuat argumentasinya. Antara lain, meninggalnya ratusan petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan sejumlah pihak lain yang ikut mengurus pemungutan suara pada 17 April lalu.
BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres: TKN Nilai Saksi Prabowo - Sandi Gagal Total
"Tidak ada pemilu di dunia yang menimbulkan korban lebih dari 700 orang. Tunjukkan pada saya pemilu di dunia ini yang ada ratusan orang mati. Itu ada di Pemilu 2019. Itu enggak pernah ada sebelumnya," ujar BW dalam diskusi yang dilaksanakan di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Senin ( 24/6).
BACA JUGA: Hakim Ancam Usir BW dari Ruang Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019
BACA JUGA: Yakinlah, Tak Ada Faktor Kuat Gugatan Prabowo - Sandi Bakal Dikabulkan MK
Pada pemilu kali ini, kata BW, juga terdapat proses penegakan hukum yang mampu mengungkap politik uang dalam jumlah besar, diduga untuk memenangkan calon tertentu.
"Terungkap, 400 ribu amplop yang dipakai oleh koordinator pemenangan pemilu Dapil 1 Jawa Tengah. Tunjukkan pada saya di periode sebelumnya. Lantas apa ini hanya 400 ribu? Fenomena kejahatan ini adalah puncak gunung es. Nah, yang tertangkap ada 400 ribu, yang 22 juta potensi kejahatan itu tidak tertangkap. Kalau tidak dilaporkan ke Bawaslu, bukan berarti kejahatan pemilu tidak terjadi. Keterlibatan penyelenggara negara dilakukan secara aktif, masif dan secara sistematik," ucapnya.
BACA JUGA: Analisis Mantan Ketua MK: Berbagai Bukti Gugatan Prabowo - Sandi Tak Meyakinkan
BACA JUGA: Tanggapan BW soal Haris Azhar Enggan jadi Saksi Prabowo-Sandi
Mantan komisioner KPK ini lebih lanjut menyatakan, banyak juga rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Contohnya di Papua dan Surabaya.
"Ini yang menurut saya menjadi masalah. Bawaslu mengatakan rekomendasinya harus A, tetapi bagian lain dari Gakumdu menyatakan B. Jadi sebetulnya ada problem struktural dalam proses law enforcement. Ini juga masalah. Kami tidak menunjuk orang lain. Sudah 74 tahun DPT masih menjadi masalah. Bangsa ini kok terkesan bodoh sekali gitu, termasuk saya di dalamnya, krnapa tidak bisa selesaikan? DPT ini bukan sekadar berkaitan dengan pemilu," pungkas BW. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasrullah Sebut Ahli dari Kubu Jokowi Kuliti Permohonan Prabowo - Sandi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang