jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku telah menyampaikan keluh kesah DPRD se-Kalimantan Selatan kepada Presiden Joko Widodo. Bahwa saat ini, sumber kekayaan alam yang ada di Kalsel maupun sejumlah daerah lain di Kalimantan tidak dinikmati masyarakat luas.
Kekayaan alam yang begitu melimpah di Kalimantan ternyata hanya dinikmati segelintir orang. Itu pun umumnya pengusaha dari Jakarta.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Khawatirkan Keamanan Presiden Jokowi
"Jadi saya sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo. Saya sampaikan komitmen kita (PKB, red) untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan rakyat," ujar Muhaimin saat membuka konsolidasi DPP PKB dengan anggota DPRD dari Fraksi PKB se-Kalimantan di Graha Gus Dur, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (22/3).
Menurut Muhaimin, presiden yang kondang disapa dengan panggilan Jokowi itu memberi respons positif. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi rakyat kecil di daerah kaya SDA yang justru menderita.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Urusan Mobil Saja Diributin
"Alhamdulillah presiden menyambut positif. Semoga cepat dilaksanakan. Kalau berbagai kendala masih muncul, PKB sendiri yang akan melaksanakannya," ucap politikus yang akrab dipanggil dengan nama Cak Imin itu.
Mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu menambahkan, langkahnya melaporkan persoalan SDA di Kalimantan merupakan contoh kecil dari upaya PKB mengatasi berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, PKB bisa berkontribusi besar bagi berbagai persoalan bangsa.
BACA JUGA: Besok, Presiden Tinjau Pembangunan Waduk di Batam
“Karena itu penting konsolidasi, karena kita sadar, kemampuan kita terbatas. Apalagi selama ini DPRD itu mungkin dinilai masyarakat bisa menyelesaikan semua persoalan," pungkasnya.
Muhaimin juga mengatakan, seiring perkembangan demokrasi yang ada, harapan masyarakat terhadap keberadaan partai politik, DPR, DPRD dan pemerintah membuat PKB perlu menghitung kembali langkah pelayanan yang telah dilakukan. Menurutnya, PKB berkewajiban untuk aktif mengatasi berbagai persoalan.
"Apalagi PKB bagian dari pengusung pemerintahan saat ini. Memiliki kewajiban untuk berperan aktif menjawab aspirasi masyarakat, melalui upaya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat," tuturnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Menteri Asal PDIP Tak Kompak Soal RUU Ini
Redaktur : Tim Redaksi