Caleg Kerap 'Ditodong' Dukung Pemekaran

JAKARTA- Kasus unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumut 3 Februari 2009 silam tampaknya tidak mengendorkan aspirasi pembentukan daerah otonom baruAspirasi pemekaran tetap marak, terbukti banyak calon legislatif (caleg) yang saat kampanye 'ditodong' masyarakat untuk mau mendukung pemekaran saat duduk di kursi wakil rakyat nantinya

BACA JUGA: Sutiyoso dan Rizal Ramli Desak Pemilu Ditunda

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) Burhanuddin Napitupulu menceritakan pengalamannya saat berkampanye.
"Di beberapa tempat, masyarakat menyatakan mau memilih saya asalkan saya mendukung pemekaran yang ada di daerah ituIni sering terjadi dan juga dialami oleh sejumlah caleg lainnya," ungkap Burhanuddin Napitupulu saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Jumat (19/3).
 
Menghadapi todongan seperti itu, Burhanuddin mengaku tidak langsung menjawab mau atau tidak

BACA JUGA: 10 Provider Telekomunikasi Bantu Sosialisasi Pemilu

Katanya, justru pada kesempatan seperti itu dirinya bisa menjelaskan kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran bahwa pemekaran harus dilakukan secara hati-hati"Saya jelaskan terlebih dahulu persoalan di tingkat nasional

BACA JUGA: KPU Temukan DPT Ganda

Kita tak mau memberikan kebohongan publik dengan menjawab iya, iya, iya, tapi akibatnya malah tidak baik," ujarnya berceritaHanya saja, caleg untuk DPR dari daerah pemilihan Sumut I ini tidak menyebutkan masyarakat di daerah mana yang menodongnya itu.
 
Lebih lanjut dia bercerita, banyak caleg yang begitu saja menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemekaran suatu daerah ketika nantinya duduk di DPRPadahal, lanjut Burhanuddin, dari hasil evaluasi terhadap 479 daerah hasil pemekaran, sebanyak 80 persennya dinyatakan gagal"Angka itu gagal pada aspek kemampuan ekonomiPadahal, ekonomi merupakan inti persoalan bangsa," tandas Burnap, panggilan akrabnyaGolkar mendorong pemerintah agar pada 2009 ini menyelesaikan grand disign pemekaran daerah, guna menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal.
 
Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya Partai Golkar sejak awal sudah bersikap ektra hati-hati terhadap aspirasi pemekaranPada kurun waktu 1995-1996, Golkar sudah mewanti-wanti pemerintah agar melakukan evaluasi ketat terhadap 25 daerah baru yang dijadikan proyek percobaanSayangnya, belum sampai evaluasi diketahui hasilnya, bangsa ini memasuki era reformasi yang antara lain diikuti maraknya asprasi pemekaran yang sulit dibendung(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dituding Belum Siap, KPU Malah Curigai Data