JAKARTA - Persoalan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak hanya ketika bermasalah di luar negeriSalah satu titik yang sangat krusial untuk membereskan persoalan TKI adalah Bandara Soekarno Hatta ataupun pelabuhan laut yang biasa digunakan sebagai pintu keluar-masuk TKI
BACA JUGA: Mahfud MD Diintimidasi, Dua Petinggi Kejaksaan Dicurigai
Pasalnya, di titik-titik itulah calo TKI juga berkeliaran.Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Taufik Kurniawan, mengungkapkan, meski terlihat sepele namun keberadaan calo-calo TKI di bandara sangat merugikan TKI
BACA JUGA: Polri Tangkap Warga Australia Terkait Kasus Kapal Imigran
Seperti permasalahan di bandara, masih banyak berkeliaran calo-calo yang sangat merugikan TKI," kata Taufik di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/1).Menurutnya, Tim Khusus Penanganan TKI DPR menargetkan terwujudnya perbaikan manajemen pengiriman dan perlindungan terhadap TKI
BACA JUGA: Program Prioritas Kemenakertrans Tak Memihak Pekerja
Dalam menyelesaikan persoalan TKI yang begitu kompleks, Taufik menyinggung perlunya langkah strategis yang dapat mengatasi persoalan-persoalan TKI yang sudah terlanjur mengakar"Kita harapkan ada langkah-langkah untuk menangani masalahKita sadari bahwa permasalahan TKI begitu kompleks dan membutuhkan langkah-langkah strategis," ucapnya,
Dalam rangka menuntaskan persoalan TKI, Tim Khusus Penanganan TKI bentukan DPR meminta Kementerian Luar Negeri segera melakukan koordinasi (MoU) dengen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Agama dalam merespon banyaknya TKI ilegal yang marak setelah umroh dan musim hajiAnggota Tim Khusus Penyelesaian TKI dari Fraksi Partai Golkar, Chairunnisa, menyatakan, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memulangkan seluruh TKI ilegal yang saat ini hidup di bawah Jembatan Kandara Jeddah dan Sareh Mansyur Mekkah
"Upaya yang harus dilakukan untuk memulangkan TKI ielagal di Arab Saudi, bisa atas upaya pemerintah sendiri maupun dengan memanfaatkan kekebijakan amnesti yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang akan berakhir pada Maret 2011," ucap Chairunnisa di gedung DPR, Rabu (26/1).
Dalam kesempatan itu, Chairunnisa yang didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua Tim Khusus DPR Irgan Chairul Mahfiz (PPP), anggota tim Taufik Effendy (Demokrat), serta Eva Kusuma Sundari (PDIP), juga menyatakan, jangan sampai ada kesan pemerintah membiarkan nasib TKI terlunta-lunta di negara lainMenurutnya, permasalahan TKI juga tidak hanya di luar negeriSebab, masalah sudah muncul sejak proses rekrutmen, penempatan, saat bekerja, hinga kepulangan kembali ke Tanah Air
"Untuk itu timsus mendesak Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI dan Kemenhukham untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan konseptual terhadap sistem pengiriman dan pemulangan TKI ke luar negeriPerlu dilakukan audit kebijakan di setiap tahapan sehingga diperoleh diagnosis tepat untuk perbaikan kebijakan maupun regulasi," cetusnya.
Sedangkan Eva Kusuma Sundari mengatakan, banyak permasalahan TKI sebenarnya berawal dari masalah di dalam negeriKarena itu, perlu upaya serius untuk membentuk regulasi berupa pengaturan dan perlindungan pekerja rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri.
“Kita miris dengan alasan yang mereka kemukakan dan itu benar, makanya kita mengharapkan agar UU Perlindungan PRT dapat segera masuk prolegnas (Program Legislasi Nasional)Bagaimana kita mau meratifikasi peraturan jika hal ini tidak kita jalankan sendiri?” ulasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Targetkan Tarik 3.360 Pekerja Anak
Redaktur : Tim Redaksi