jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan enam prioritas mendesak untuk perbaikan penyempurnaan dan reformasi tugas dana pengawasan OJK ke depan.
Hal itu dia sampaikan saat menjalani uji kepatuhan dan kelayakan (Fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/4).
BACA JUGA: Pemilihan Dewan Komisioner OJK, Ini Kata Hergun Ditanya Pilihan Gerindra
Dalam paparannya, Mahendra mengatakan potensi pengembangan sektor keuangan untuk berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sangat besar sehingga ada potensi yang bisa digali dengan perbaikan penyempurnaan dan reformasi ke depan.
"Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang sudah menerapkan pengawasan terintegrasi sektor keuangan. Namun, akses dan ke dalam sistem perbankan, pasar modal, asuransi maupun jasa keuangan syariah masih lebih rendah dari negara Asean yang relatif lebih maju seperti Thailand, Malaysia da Filipina," ujar Mahendra.
BACA JUGA: Bos Baru OJK Harus Mampu Lanjutkan Prestasi Jaga Stabilitas Keuangan
Oleh karena itu, Mahendra menyarankan enam prioritas mendesak yang harus segera dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut.
1. Segera melakukan peningkatan efektivitas kepemimpinan OJK yang bersifat kolektif kolegial.
BACA JUGA: Webinar UI: Perlu Pengawasan Lebih Ketat di Industri Jasa Keuangan
2. Penguatan struktur SDM kepala eksekutif industri keuangan non bank (IKNB) dan kepala eksekutif pasar modal untuk segera dipenuhi agar menjamin terlaksananya pengaturan pengawasan yang efektif dengan berkembangnya industri dan inovasi produk di masing-masing bidang.
3. Pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan dan persetujuan untuk menghilangkan inefisiensi yang menggerus kredibilitas institusi.
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindak lanjut dengan keputusan yang jelas, transparan dan akuntabel sehingga kepercayaan dan kredibilitas institusi semakin terjaga.
5. Meningkatkan kerjasamaa dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator dan lembaga lainnya yang terkait, seperti forum KSSK sehingga dapat mengurangi risiko dan memitigasi masalah secara tuntas dan cepat.
6. Terdapat sinergi dengan pemerintah, DPR dan lembaga lain dalam menjalankan strategi nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
Hal tersebut untuk mencapai tujuan pembanguan berkelanjutan dan mencegah middle income fraud.
Pada paparannya tersebut, Mahendra mengungkapkan sama sekali tidak bermaksud mempertanyakan independensi OJK dalam melakukan pengawasan, pengaturan, pemeriksaan maupun penyelidikan yang harus dijungjung tinggi.
"Ini hanya kepentingan nasional yang tentu mencakup seluruh lembaga termasuk OJK yang merupakan tujuan bersama sehingga tidak terjadi seakan-akan ada negara dalam negara," tegas Mahendra Siregar. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun: Banyaknya Produk Jasa Keuangan Tak Diimbangi dengan Literasi
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari