jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan RUU Pemilu antara pemerintah dan DPR hingga kini masih berkutat pada lima isu krusial. Lima isu yang dimaksud adalah terkait ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil dan sistem pemilu.
Rencananya, keputusan tingkat I akan diambil dalam rapat pansus pada Kamis (13/7) besok.
BACA JUGA: Diduga Minta Rp300 Juta untuk Proses PAW, Ketua Gerindra Kepri Diperiksa Polisi
Namun, untuk isu utama terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, fraksi Partai Gerindra masih konsisten dengan angka 0 persen alias dihapuskan. Sedangkan pemerintah ingin mempertahankan angka 20-25 persen.
"Gerindra tetap nol persen untuk presidential threshold. Kami masih konsisten,” ujar anggota Pansus RUU Pemilu dari Gerindra, Moh. Nizar Zahro kepada JPNN.com, Rabu (12/7).
BACA JUGA: Pembahasan RUU Pemilu Alot karena Setiap Parpol Punya Kepentingan
Acuan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut, menurut dia, tidak relevan lagi. Pada Pasal 6A ayat 1 dan 2 UUD 1945, secara tegas juga tidak diatur mengenai threshold.
Pada ayat 1, lanjutnya, dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam pasangan langsung oleh rakyat. Di ayat 2 disebutkan pasangan capers dan wapres diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
BACA JUGA: Anak Buah SBY: Jangan Sampai Kembali ke UU Pemilu Lama
"Artinya gabungan parpol tetap bisa mengusulkan capres tanpa threshold. Keserentakkan pileg dan pilpres juga menjadikan ambang batas tak diperlukan lagi," tandas politikus asal Madura ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Siapkan Dua Opsi Jika Pembahasan RUU Pemilu Buntu
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam