"Datang ke sini untuk mencegah kegiatan tersebut, karena anggarannya cukup besar yaitu enam triliun," ujar Gamawan, saat memberi keterangan kepada media, begitu tiba di pelataran depan gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Gamawan mengaku berharap, KPK dapat ikut mengawasi proyek yang pelaksanaannya dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia tersebut
BACA JUGA: Dua Mobil Tahanan KPK Disiapkan
"Makanya saya menginginkan, jangan sampai kepala daerah tersangkut masalah KTP elektronik ini," tandasnya.Mendagri pun mengungkapkan bahwa upaya pencegahan penyimpangan itu perlu dilakukan, demi suksesnya program NIK secara nasional, yang pelaksanaannya diharapkan selesai pada tahun 2012
BACA JUGA: Pengacara Minta KPK Periksa Petinggi PDIP
BACA JUGA: Besok, JR Saragih Diperiksa Majelis Kehormatan MK
BACA ARTIKEL LAINNYA... 95 Persen PPTKIS Tak Laporkan Data Pengiriman TKI
Redaktur : Tim Redaksi