jpnn.com, BANGKOK - Oposisi tak ingin menanti. Mereka sudah membentuk koalisi meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand belum mengumumkan hasil resmi.
Kemarin, Rabu (27/3) mereka menggelar konferensi pers untuk mengumumkan bergabungnya tujuh partai. ''Kami ingin menghentikan rezim junta militer,'' ujar kandidat perdana menteri (PM) yang diusung Pheu Thai Party (PTP), Sudarat Keyuraphan, seperti dikutip CNN.
BACA JUGA: Pemilu Thailand: Video Kecurangan Petahana di Markas Tentara
Koalisi yang menyebut diri sebagai Front Demokratik itu mengumpulkan 255 kursi dari 376 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintah. Jumlah kursi oposisi masih bisa bertambah.
Sebab, penghitungan belum 100 persen. Ada beberapa partai lain yang belum menentukan sikap berpihak ke mana. Misalnya, Democrat Party dan Bhumjaithai Party.
BACA JUGA: Partai-Partai Thailand Adu Cepat Bentuk Koalisi
BACA JUGA: Pemilu Thailand: Video Kecurangan Petahana di Markas Tentara
Kalau toh pada penghitungan akhir nanti mereka mendapatkan lebih dari 376 kursi, belum tentu oposisi bisa memilih PM. Berdasar aturan pemilu yang dibuat junta militer, yang boleh membentuk pemerintahan dan memilih PM adalah partai atau koalisi yang didukung lebih dari separo anggota house of representative alias majelis rendah dan senat alias majelis tinggi.
BACA JUGA: Jangan Ditiru Ya, Kecurangan Petahana di Pemilu Thailand Parah Banget
Nah, 250 anggota senat dipilih langsung oleh junta militer sebelum pemilu. Bisa dipastikan mereka semua akan memberikan suara kepada koalisi partai yang mengusung PM incumbent Prayuth Chan-o-cha. Tanpa dukungan senat, koalisi oposisi tak berarti.
''Partai-partai dari Front Demokratik mendapatkan dukungan paling banyak dari rakyat,'' tegas Sudarat seperti dikutip Reuters.
Karena itu, meski mungkin hanya didukung anggota parlemen dari majelis rendah, mereka seharusnya tetap bisa membentuk pemerintahan. Situasi bisa berubah jika ada anggota senat yang membelot. Tapi, peluang itu kecil.
Saat ini pemegang kartu kunci adalah KPU Thailand. Seharusnya KPU mengumumkan hasil seluruh penghitungan suara tiga jam setelah pemungutan suara berakhir. Dari hasil penghitungan itu bisa dilihat berapa yang didapat masing-masing partai dari 350 kursi majelis rendah yang diperebutkan. Sebanyak 150 kursi sisanya dihitung berdasar perolehan suara yang biasanya diumumkan beberapa bulan setelahnya.
Nah, KPU saat ini dikritik karena terus menunda hasil pemilu. Jumat (29/3) mereka baru akan merilis 94 persen hasil pemungutan suara. Pengumuman 100 persen dilakukan 9 Mei nanti setelah upacara kenaikan takhta Raja Maha Vajiralongkorn. Banyak pihak yang menduga KPU memainkan suara 6 persen yang tersisa itu.
Sekjen Palang Pracharat Party Sontirat Sontijirawong buka suara terkait dengan klaim koalisi oposisi bahwa mereka ada di kubu yang demokratis. ''Pemilu ini demokratis. Apa 7,9 juta suara yang mendukung Palang Pracharat tidak bisa disebut demokratis?'' tegasnya.
Palang Pracharat masih menunggu untuk membentuk koalisi dengan partai lain. Mereka menyatakan bahwa koalisi oposisi hanyalah sebuah permainan psikologis yang tidak akan membuahkan hasil. Karena itu, mereka tidak akan terbawa arus. (sha/c19/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terungkap, Begini Modus Politik Uang di Pemilu Thailand
Redaktur & Reporter : Adil