TENAGA kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang memiliki hak pilih 1,5 juta orangTapi, para TKI itu bakal sulit menyalurkan hak politik mereka secara optimal dalam pemilu mendatang
BACA JUGA: KPU Perkirakan Pilpres 9 Juli
Sebab, pencoblosan pada 9 April 2009 jatuh pada hari kerja.Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Kantor KPU Jakarta, Selasa (20/1), mengungkapkan, Pemilu 2004 bisa menjadi tolok ukur
BACA JUGA: Parpol Harus Waspadai Konflik Internal
Partisipasi pemilih dalam DPT yang dikeluarkan KPU berjumlah sekitar 1,9 jutaBACA JUGA: Anak-Anak Harus Steril dari Kegiatan Politik
”Itu bisa terjadi pada Pemilu 2009 nanti,” ujar Anis.Menurut dia, salah satu penyebab minimnya partisipasi pemilih ialah kurang proaktifnya Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN)Pemilih yang umumnya buruh migran sangat bergantung kepada izin majikan”PPLN seharusnya mengoordinasikan hal tersebut kepada majikan supaya hak pilih para WNI tidak sia-sia,” katanya.
Rekomendasi lain dari Migrant Care ialah usul agar kawasan luar negeri tidak dimasukkan ke dalam daerah pemilihan DKI Jakarta IINamun, ada dapil khusus untuk para pemilih di luar negeri”Para TKI kan berasal dari berbagai daerahKeberadaan dapil khusus akan membuat caleg lebih aspiratif,” ujarnyaMigrant Care juga meminta profil para caleg disosialisasikan kepada setiap pemilih di luar negeri.
Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, rendahnya partisipasi politik di luar negeri memang sulit dihindarkanIbarat dua sisi mata uang, pemilih di dalam negeri sebelumnya telah meminta kepada KPU agar tanggal pemilihan digeserDari 5 April 2009, kini ditetapkan 9 April”Kami kini terus berusaha mengoptimalkan sosialisasi,” kata Andi.
Selain itu, keberadaan Jakarta II sebagai dapil adalah keputusan DPR dengan pemerintahSebagai pelaksana, KPU tidak bisa mengubah ituNamun, dia menilai, Jakarta II sedikit banyak merupakan representasi pemilih dari berbagai wilayah”Kandidat caleg di Jakarta II sudah berasal dari latar belakang yang berbeda-beda,” jelasnya(bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usul Perppu Pemutakhiran DPT Kacaukan Logistik Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi