jpnn.com, JAKARTA - Para diaspora tampaknya kurang berminat menjadi CPNS. Terbukti, jumlah pendaftar pada jalur yang disediakan bagi para Warga Negara Indonesia di luar negeri itu masih sepi peminat.
Berdasarkan data yang masuk ke sistem sscn.bkn.go.id, hingga Kamis (11/11) sore, baru enam pelamar saja yang sudah merampungkan berkas pendaftarannya. Padahal, kuota yang tersedia untuk jalur diaspora sebanyak 42 CPNS. Hal itu berbeda dengan jalur lainnya yang relative membludak peminatnya.
BACA JUGA: Titi: Honorer K2 Mogok karena Tidak Diperhatikan Pemerintah
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional Mohammad Ridwan mengakui jika minat diaspora untuk menjadi PNS sangat rendah. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi. Salah satunya terkait penghasilan.
"Gaji yang akan mereka terima memang lebih kecil dari yang sekarang didapat (di luar negeri)" ujarnya kepada Jawa Pos. Selain itu, lanjutnya, iklim birokrasi di Indonesia masih dinilai belum menarik minat para diaspora.
BACA JUGA: Demi Honorer K2, Politisi PKB Desak Pemerintah Terbitkan PP
Oleh karenanya, pihaknya meminta Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengubah gaya promosi. Kebetulan, slot untuk diaspora banyak tersebar untuk kedua lembaga tersebut.
Pasalnya, kata dia, berbeda dengan di dalam negeri yang cenderung menginginkan status PNS, bagi diaspora pekerjaan tersebut tidak terlalu istimewa. Untuk itu, dalam hal promosi misalnya, harus dilakukan upaya yang menarik. "Tanpa promosi bergaya jaman now, sulit mengharapkan mereka bergabung," imbuhnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Hanya Lima
Lebih lanjut lagi, dia juga berharap ada upaya perbaikan di sektor-sektor formasi yang dialokasikan untuk para diaspora. Dalam hal pekerjaan penelitian misalnya, perlu dibangun iklim penelitian yang lebih menarik dan menantang.
"Dengan demikian, insentif untuk peneliti diaspora tidak harus berupa materi. Namun iklim penelitian yang menarik," imbuhnya.
Lantas, bagaimana jika sampai penutupan jumlah pelama diaspora masih sedikit? Ridwan menegaskan tidak akan ada kebijakan lanjutan. Menurutnya, jika kuata tidak terpenuhi bukanlah persoalan.
Terkait potensi dilimpahkannya kuota tersisa ke jalur lainnya, dia menegaskan hal itu tidak akan terjadi. “Tidak ada mekanisme lintas jenis formasi,” pungkasnya. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tuding Data Honorer K2 Milik BKN Tidak Valid
Redaktur & Reporter : Soetomo