CPNS Resah, Ribuan Guru Diancam Mafia

Senin, 22 November 2010 – 21:43 WIB
JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010 ini banyak laporan tentang jual beli pengangkatan CPNS di daerahPara guru CPNS ini diancam oleh mafia

BACA JUGA: Tanpa KPK, Kejagung Yakin Tuntaskan Kasus Gayus

“Dalam hal ini, kami memerlukan adanya investigasi untuk menghilangkan prasangka yang dapat menyesatkan para guru dalam rekrutmen CPNS,” ungkap Sulistiyo ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (22/11).

Bahkan, lanjut Sulistiyo, ada beberapa oknum yang kerap mendatangi para guru dan kemudian meminta uang dan menjamin akan diterima
“Namun, jika tidak diberikan, oknum tersebut mengancam akan menghapus semua data guru honorer yang bersangkutan di Badan Kepegawaian Negara (BKN)

BACA JUGA: Nunun-Miranda Masih Saksi, KPK Kumpulkan Bukti

Ini sangat meresahkan guru di daerah,” ujarnya.

Selain itu, pada tahun 2005 di Jawa Tengah ada peserta CPNS yang telah dinyatakan lolos pada saat pengumuman CPNS di tahun 2006, ternyata beberapa hari kemudian dinyatakan tidak lulus atau dibatalkan
Dikatakan, para peserta yang dinyatakan tidak lulus atau dibatalkan sebagai CPNS teranulir

BACA JUGA: Menakertrans Segera Revisi Kontrak Kerja TKI

“Mereka yang disebut Teranulir jumlahnya cukup besar, yakni mencapai 2.800Sebagian besar adalah guruSaat ini mereka yang belum diangakt ada sebanyak 1.125 orang, yang mana sebagian besar juga merupakan guru,” bebernya.

Dengan kondisi demikian, Sulistiyo kepada pihak kementerian yang terkait untuk mencarikan solusi“Ini jelas ada permainan, karena tidak ada alasan yang jelasSelain itu, ini juga bukan kesalahan para guru yang menjadi peserta CPNSHingga saat ini benar-benar belum ada penyelesaiannya,” tukasnya.

Lebih lanjut Sulistiyo menambahkan, dalam era otonomi daerah sekarang ini banyak sekali persoalan yang diakibatkan dari ditempatkannya seseorang yang tidak menekuni bidang pendidikan dan tidak memiliki kompetensi yang baik  di bidang pendidikan pada birokrasi yang menangani pendidikanAkibatnya, lanjut Sulistiyo, banyak kebijakan dan pengelolaan bidang pendidikan yang kontraproduktif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan“Mohon ada upaya penataan birokrasi pendidikan yang tepat dalam menangani masalah ini,” imbuhnya.(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Pastikan Majikan Sumiati Sudah Ditahan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler