jpnn.com - JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai rencana Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) dengan mengundang tokoh independen dan melibatkan lembaga survei untuk penentuan pemenangnya sulit diterima logika. Konvensi capres ala partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu malah dianggap sebagai cara mempermalukan tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas dan integritas.
Menurut Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, ada beberapa hal dalam konvensi capres PD yang perlu dicermati. Yang pertama adalah kemungkinan konvensi dilakukan untuk melepaskan pandangan yang selama ini menganggap PD menganut praktik partitocrazia. Artinya, sebagai partai PD terus jualan demokrasi tapi pada praktiknya tetap menjadi pemain utama dengan melakukan invasi, intrusi, serta penetrasi di berbagai lembaga negara dan publik.
BACA JUGA: Ledakan Guncang Vihara Ekayana
Menurut Girindra pandangan tersebut muncul setelah melihat tujuh aturan pokok konvensi yang disampaikan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi PD, termasuk soal pembentukan komite konvensi yang terdiri dari tokoh-tokoh independen. “Nah komite konvensi yang terdiri dari tokoh-tokoh independen ini merupakan suatu kejanggalan secara akal sehat politik. Makanya timbul dugaan apakah ini dilakukan ingin melepas partitocrazia?” ujarnya di Jakarta, Minggu (4/8).
Catatan kedua, pelaksanaan konvensi kemungkinan juga akan memermalukan tokoh-tokoh partai politik jika nantinya penilaian terhadap para peserta konvensi dilakukan oleh lembaga survei yang belum diketahui kredibilitas, integritas maupun independensinya. Ia mencontohkan beberapa ketika tokoh-tokoh peserta konvensi dengan visi, misi dan rekam jejak yang baik harus mental karena dikalahkan lembaga survei. “Maka di mata publik disadari atau tanpa disadari, tokoh peserta konvensi tersebut akan jatuh reputasi politiknya,” ujar Girindra.
BACA JUGA: Harapkan Oegroseno Bisa Kebut Pembenahan di Polri
Catatan ketiga, pelaksanaan konvensi dinilai juga sebagai salah satu upaya PD dalam menjaring juru kampanye gratis dan sekaligus ajang kampanye dini. Menurut Girindra, konvensi itu juga sebagai upaya PD memulai kampanye lebih dini dengan membawa para peserta konvensi turun ke bawah selama empat bulan untuk sosialisasi. "Artinya peserta konvensi melakukan semacam juru kampanye gratis partai Demokrat dan curi start dalam kampanye,” ujarnya.
Selain itu, KIPP juga menganggap janggal pelaksanaan konvensi secara semi-terbuka. Sebab, hal itu mengesankan PD demokratis tapi keputusan akhirnya tetap di tangan SBY.
BACA JUGA: Delay Lewat 4 Jam, Penumpang Pesawat Harus Terima Kompensasi
“KIPP juga mencatat konvensi dibuat selain untuk menunjukan seolah-olah demokratis juga merupakan taktik serangan terhadap oligarki parpol. Di samping itu, konvensi juga untuk menjaring sekutu taktis,” katanya.
Karenanya Girindra menganggap konvensi hanya untuk memunculkan dan melempangkan capres yang menjadi putra mahkota Cikeas. "Konvensi kemungkinan sebagai jalan masuk putra mahkota. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, SBY menyebut dua nama yang akan ikut konvensi, salah satunya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Muhaimin Tak Dipercaya Buruh Lagi
Redaktur : Tim Redaksi