jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Refrizal mempertanyakan prosedur penganggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menjelaskan, jika melihat dari siklus anggaran maka pada Januari-April, merupakan tahap pengajuan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
BACA JUGA: Ini Beda Kasus Maling Jemuran dengan Korupsi e-KTP
“Apakah ini sudah melalui prosedur anggaran yang betul,” kata Refrizal saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3).
Dia menambahkan, kalau tahapan penganggaran lewat Bappenas, maka akan dibahas dan dijadikan bahan pidato presiden pada 16 Agustus tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).
BACA JUGA: Kasus e-KTP Bukan Cuma Masalah Hukum, tapi...
Nah, Refrizal menambahkan, kalau tidak melalui prosedur maka anggaran e-KTP yang berjumlah Rp 5,9 triliun itu memang dari awal sudah cacat.
“Kalau ada di nota keuangan, berarti prosesnya sudah melalui prosedur,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (boy/jpnn)
BACA JUGA: IPW Apresiasi Polri Batalkan Proyek Andi Narogong
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didorong Terapkan TPPU di Kasus e-KTP
Redaktur & Reporter : Boy