jpnn.com, JAKARTA - Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Chairul Imam menilai seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Sebab, kata Chairul, sudah jelas penyidik tindak pidana korupsi juga merupakan penyidik TPPU. “Kenapa surat dakwaan hanya tindak pidana korupsi, kenapa tidak didakwa TPPU,” kata Chairul saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3).
BACA JUGA: Jadi Ladang KKN, KPK Soroti Tender Proyek APBD
Dia mengatakan, TPPU sebenarnya lebih mudah untuk dijeratkan kepada terdakwa korupsi. Sebab, jika satu kali saja uang berpindah tangan maka sudah bisa didakwa pencucian uang.
Selain itu, jika dakwaan korupsi dan TPPU digabungkan kemudian ditambah sepertiga hukuman maka akan semakin memberatkan terdakwaan. “Ini menimbulkan efek jera yang lebih tinggi, daripada hanya satu dakwaan,” kata Chairul.
BACA JUGA: Begini Tim KPK Susun Berkas Perkara Setinggi 2,5 Meter
Seperti diketahui, saat ini dua terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto didakwa melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Fadli Zon Akui Hak Angket E-KTP Baru Wacana
BACA ARTIKEL LAINNYA... Forum Rektor Tegaskan Tolak Revisi UU KPK
Redaktur & Reporter : Boy