Daerah Berkinerja Rendah Tak Langsung Dilebur

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan telaah hasil evaluasi terhadap daerah otonom hasil pemekaran maupun kinerja pemerintah daerah (Pemda) secara keseluruhanBerdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, daerah yang berkinerja paling buruk dimungkinkan untuk dilebur.

Namun demikian Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan buru-buru melebur daerah otonom yang dianggap berkinerja paling buruk

BACA JUGA: Pledoi Belum Rampung, Jefferson Minta Sidang Ditunda

"Penggabungan daerah akan dilakukan setelah pembinaan," kata Djohermansyah di kantornya, Selasa (19/4).

Lebih lanjut Djohermansyah mengatakan, daerah berkinerja terendah akan menjalani pembinaan khusus sesuai kelemahannyaMenurutnya, pembinaan itu tidak hanya menyangkut aspek administrasi saja

BACA JUGA: Kaitkan JI, TPM Tantang Pengamat Terorisme

"Tapi juga tata kelola dan pelayanan publik," tandasnya.

Djohermansyah menambahkan, rencananya pemerintah akan mengumumkan hasil evaluasi kinerja pemda dan evaluasi daerah otonom hasil pemekaran itu bertepatan dengan Hari Otda pada 25 April mendatang di BogorDari evaluasi itu, pemerintah juga akan memberi penghargaan kepada daerah yang berkinerja bagus.

Dipaparkannya, tim teknis lintas kementrian telah bekerja sejak 2007 untuk melakukan evaluasi

BACA JUGA: Belum Ada Sanksi Pemda Beraport Merah

Djohermansyah menyebutkan, untuk melakuan penilaian itu tim teknis menggunakan lebih dari 100 indikatorTermasuk di antaranya adalah aspek keuangan daerah, kepegawaian, penyelenggaraan urusan pemerintahan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu ada juga ada tim daerah bentukan Gubernur yang anggotanya lintas institusi di daerah"Teknis evaluasinya dilakukan secara bertahap dan berjenjang pada tingkat provinsi dan nasional," ucapnya.

Guru besar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang akrab disapa dengan nama Prof Djo itu mengungkapkan, saat ini Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari semua daerah sudah masukTim teknis nasional juga sudah melakukan pemeringkatan atas kinerja 33 provinsi

Djohermansyah pun menjamin hasil evaluasi itu bisa dipertanggungjawabkanBahkan mantan Deputi bidang Politik di Sekretariat Wakil Presiden itu sudah memberi sedikit bocoran"Hasilnya tidak jauh-jauh dengan daerah yang selama ini mendominasi penghargaan," ucapnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud: Hakim Antasari Tak Perlu Takut Diperiksa