jpnn.com - JAKARTA--Menghindari permainan di daerah, pemerintah pusat diminta tetap menjadi penentu kelulusan honorer kategori dua (K2).
Ada kekhawatiran di kalangan honorer K2, bila daerah diberi peran besar dalam mengurus pendataan honorer K2 maka bakal banyak yang jadi korbannya.
BACA JUGA: Raden Priono Digarap Perdana sebagai Tersangka
"Kami mohon pusat yang memegang kendali. Ini untuk menghidari permainan di daerah yang akan merugikan tenaga honorer asli," kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi kepada JPNN, Kamis (18/6).
FHI memahami kesulitan pemerintah. Namun, lanjutnya, penuntasan masalah honorer harus dilakukan dengan langkah-langkah terobosan. Antara lain, pengangkatan tenaga honorer berdasarkan usia dan masa kerja.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Korban Lapindo! Ganti Rugi Cair Tanggal Ini
"Ini lebih adil dan dapat meminimalisir penyimpangan, meminimalisir KKN serta penyalahgunaan wewenang oknum pejabat di daerah maupun pusat karena sudah ada dalam data base di BKN," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Skandal Kondensat, Buwas: Sangat Mungkin Ada Tersangka Lain
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Tolak Dana Aspirasi 20 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi