jpnn.com -
JAKARTA - Kabar gembira untuk warga korban terdampak lumpur Lapindo, Sidoarjo. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membayar dana talangan sisa ganti rugi korban. Pembayaran itu direncanakan pada 26 Juni mendatang.
BACA JUGA: Skandal Kondensat, Buwas: Sangat Mungkin Ada Tersangka Lain
hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6).
“Kami berharap bisa diputuskan dan disepakati, kami bayarkan 26 Juni minggu depan ini karena rakyat memang sudah menunggu lebih dari 9 tahun untuk ganti rugi ini,” kata Basuki.
BACA JUGA: Hanura Tolak Dana Aspirasi 20 Miliar
Sebagaimana diberitakan, jumlah dana talangan yang akan dibayar pemerintah untuk korban lumpur Lapindo mencapai Rp 781 miliar. Terkait pembayaran dana talangan ini, pemerintah akan memperoleh jaminan terhadap pembayaran tanah korban Lapindo yang sudah dilakukan oleh PT Minarak Lapindo dengan nilai Rp 2,7 triliun.
Pemerintah memberikan dana talangan ganti rugi 20 persen warga di area terdampak Lumpur Lapindo yang tidak mampu dibayar oleh PT Minarak setelah perusahaan ini mengklaim tidak sanggup membayar.
BACA JUGA: Daerah Ogah Verval Honorer K2
Sementara di sisi lain Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah harus hadir dalam upaya ganti rugi korban lumpur Lapindo, baik pada area terdampak dan area tidak terdampak. “Sesuai dengan hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sudah dibeli oleh Lapindo Rp 2.7 triliun ini akan dijaminkan kepada pemerintah. Itu kesepakatannya. Jadi semua nanti termasuk yang kami bayarkan menjadi jaminan juga dari Lapindo. Semua dijaminkan,” tandas Basuki. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW: Lebih Baik Ruki Mundur dari KPK
Redaktur : Tim Redaksi