JAKARTA - Daerah pemekaran membutuhkan kantor Badan Pusat Statistik didirikan di wilayahnyaNamun, hingga saat ini belum semua kabupaten kota di Indonesia, memiliki Kantor BPS karena terkendala dengan persetujuan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB)
BACA JUGA: Daerah Pemekaran Tuntut Pendirian Kantor BPS
Kepala BPS Pusat, Rusman Heriawan mengakui belum didirikannya kantor BPS di seluruh kabupaten kota di Indonesia karena harus mendapatkan persetujuan
Rusman menegaskan, sudah banyak bupati yang berteriak-teriak mendesak agar wilayah mereka dibuka Kantor BPS
BACA JUGA: KY Telisik Dugaan Suap Hakim PN Tanjungkarang
Terutama wilayah kabupaten hasil pemekaran wilayahBACA JUGA: Kejaksaan Bantah Berniat SP3 Kasus Awang Faroek
Kendati demikian, Rusman mengakui masalah pembukaan kantor baru itu tersangkut dengan persetujuan Kemenpan.Saat ini jumlah pegawai BPS adalah 16.169, tersebar di 497 satuan kerjaSatu satker pusat, 33 satker BPS Provinsi se-Indonesia, dan 463 satker kabupaten kota.
Seperti diketahui, pada 2010, BPS sudah berhasil melakukan sensus penduduk yang menelan dana sekitar Rp3,3 triliunSensus itu dilakukan besar-besaran dan berbagai item disensus"Hasil Sensus Penduduk 2010, sudah diumumkan secara resmi dalam pidato kenegaraan Presiden di sidang dewan 16 Agustus 2011," kata Rusman.
Menurut dia, saat ini BPS tengah menyiapkan data untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentinganRusman mengatakan yang paling menunggu data tersebut adalah Kementerian Perumahan Rakyat"Karena ada detail kondisi rumah di Indonesia," jelas RusmanIa menambahkan, selain Kemenpera, ada juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial yang masih menunggu data dari BPS"Kemendagri untuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan sebagainya," kata Rusman. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Kesehatan Daerah tak Sentuh Langsung Masyarakat
Redaktur : Tim Redaksi