jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat gencar membangun desa dengan terus meningkatkan alokasi dana desa dari APBN. NTT merasakan dampaknya sejak tahun 2015 sampai sekarang.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (2/8) memastikan alokasi dana desa tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 10 persen dari pagu APBN 2017 sebesar Rp 60 triliun.
BACA JUGA: Korupsi Dana Desa, Kades Divonis 2 Tahun, Sekdes Lebih Berat
“Kami akan tingkatkan anggaran dana desa sampai 10 persen di tahun 2018, di luar dana transfer ke daerah," kata Bordiarso.
Ia mengatakan, alokasi dana desa tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. "Porsi dana desa selama ini diambil dari dana transfer ke daerah sebesar 10 persen," sebut dia.
BACA JUGA: Menko PMK Minta Masyarakat Kritis Mengawal Pemanfaatan Dana Desa
Terkait rencana peningkatan dana desa tahun 2018, Boediarso mengatakan, porsi antara pemerataan dan keadilan nantinya ditunjukan dengan persentase alokasi dasar.
Tetapi, lanjut dia, akan memperbesar bobot pada empat kriteria, yakni jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
BACA JUGA: Penurunan PTKP Dikritik, Menkeu Berdalih dengan Santai
"Pengalokasian dana desa juga akan dilakukan pada desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, lalu desa yang berada di lokasi tertinggal, perbatasan dan kepulauan," jelas dia.
Kebijakan penyaluran juga berdasarkan kinerja penyerapan dan output. "Alokasi dana desa akan dilakukan dengan memindahkan penyaluran ke KPPN, memudahkan koordinasi dengan Pemda dan penggunaan refocusing untuk pembangunan dan pemberdayaan manusia," imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate kepada Timor Express di ruang Komisi XI DPR RI mengatakan, rencana peningkatan dana desa tersebut telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah pada Selasa (25/7) lalu.
"Hasil rapat Banggar malam itu, dana desa pada APBN-P 2017 tetap Rp 60 triliun. Sementara pada RAPBN 2018 direncanakan naik menjadi Rp 80 Triliun. Ini masih rencana global sehingga belum diketahui secara rinci alokasi untuk masing-masing provinsi, termasuk NTT," kata Johnny.
Anggota komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itu mengatakan, dalam rapat Banggar tersebut juga diputuskan transfer daerah APBN-P 2017 naik dari Rp 764,9 triliun menjadi Rp 766,3 triliun.
Wakil rakyat asal Dapil NTT itu menambahkan, rapat Banggar juga memutuskan belanja negara APBN-P 2017 naik dari Rp 2.080,4 triliun menjadi Rp 2.133,2 triliun.(joo/fmc/ito)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Program Unggulan Bikin Desa jadi Mandiri
Redaktur & Reporter : Friederich