Dana Kunker BPN Lebihi RI-1 dan DPR

JAKARTA - DPR kini mulai mencermati secara serius postur belanja anggaran pemerintah yang diusulkanData-data potensi pemborosan anggaran negara yang dilakukan para pejabat disikapi secara cermat

BACA JUGA: Tarif Listrik Dipastikan Batal Naik

Kali ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pimpinan Joyo Winoto yang dikritik habis-habisan

Para wakil rakyat kecewa dengan usul anggaran 2011 lembaga pemerintah non-kementerian tersebut

BACA JUGA: BPKN: Masih Ada yang Harus Dibenahi

Hampir separo anggaran BPN Pusat sejumlah Rp 463,99 miliar, ternyata, dialokasikan untuk kunker, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, para pejabatnyaJumlah yang diajukan Rp 180,292 miliar

BACA JUGA: Terorisme Tak Pengaruhi Ekonomi Tanah Air

"Hampir di semua kegiatan atau subprogram selalu dianggarkan biaya perjalanan dinas tanpa ada penjelasan urgensi dan relevansi dengan kegiatan yang diselenggarakan," ungkap anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta kemarin (24/9)

Bahkan, lanjut Arif, rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) yang diajukan BPN sama sekali tidak dilengkapi output yang dihasilkan dari setiap kegiatan tersebutMenurut dia, fakta itu menunjukkan bahwa kegiatan para pejabat BPN selama ini memang sekadar jalan-jalan ke luar dan dalam negeri

"Ini semua bersifat pemborosan dan penghamburan uang negara," kecam politikus PDIP ituBila dibandingkan dengan belanja kunker presiden dan DPR 2010 yang belakangan banyak mendapatkan sorotan publik, usul BPN Pusat tersebut terbilang fantastisJumlahnya lebih besar daripada anggaran kunker presiden 2010 yang mencapai Rp 179,03 miliar dan anggaran kunker DPR Rp 170,35 miliar.

Arif menegaskan, BPN harus memangkas biaya perjalanan dinasCaranya adalah mengidentifikasi tingkat urgensi kegiatan"Pilah kegiatan mana yang memang memerlukan perjalanan dinas dan mana yang tidakPaling tidak kurangi durasi dan pembiayaan perjalanan dinas di semua kegiatan," ujarnyaAlokasi anggaran yang ditetapkan dalam pagu sementara 2011 bagi BPN Rp 3,44 triliunAlokasi untuk BPN Pusat Rp 463,99 miliar dan daerah Rp 2,98 triliun.

Pemborosan di BPN Pusat, sambung Arif, juga terjadi melalui pemberian honorarium kepada pejabat-pejabat internal BPNNominalnya tergolong sangat besar karena mencapai Rp 25,94 miliarAnggaran honorarium itu, jelas Arif, ternyata selalu dianggarkan di hampir semua kegiatan.

"Padahal, mereka telah mendapatkan gaji dan tunjangan negaraBelum lagi ditambah uang harian dari setiap perjalanan dinas yang mereka laksanakan," kata ArifDia mendesak BPN untuk memangkas honorarium tersebutHonorarium, tegas Arif, selayaknya hanya diberikan kepada tenaga honorer untuk menghemat biaya negara.

Potensi double budget juga tampak dari dianggarkannya ATK (belanja bahan) yang mencapai Rp 22,3 miliarSemua deputi mengalokasikan pembelian komputer, laptop, printer, mebel, sampai kendaraan bermotorSementara itu, sekretariat utama juga menganggarkannyaArif menyebut, alokasi anggaran tersebut cenderung mengada-ada.

"Aneh jika harus selalu belanja ATK di setiap kegiatanAlokasinya pun tidak masuk akal, dalam satu tahun anggaran membelanjakan Rp 22,3 miliar hanya untuk kertas, tinta printer, dan lain-lain itu," katanya.

Arif juga mempertanyakan adanya anggaran belanja sewa ruangan, gedung, dan kendaraan bermotor yang mencapai Rp 1 miliarSebab, BPN telah memiliki ruangan dan gedung sendiriBahkan, mereka juga menganggarkan pengadaan kendaraan bermotor"Ini lebih baik dihapus saja," tegas Arif.

Dia menyampaikan, evaluasi serius terhadap usul anggaran tidak hanya dilakukan terhadap BPNSemua mitra kerja kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR akan digilir satu per satuMulai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretaris Negara, KPU, Bawaslu, serta sejumlah lembaga lain.

"Selama ini, antara fungsi legislasi dan pengawasan di DPR yang ketat, sering tidak ada hubungannya dengan anggaranIni harus diubah," katanyaPengusulan anggaran harus benar-benar rasional dan berbasis kinerja"Kalau kinerja buruk, anggaran dikurangiKalau bagus, boleh diberi lebih memadai," jelas ArifBPN, menurut dia, cenderung berkinerja burukAgenda reformasi agraria tidak berjalan dengan baikPenyelesaian sengketa tanah juga berjalan lambat"BPN tidak cukup serius," tegasnya(pri/c6/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Lirik Potensi Ekspor Jasa