Dana Otsus hanya Dinikmati Pemegang Kekuasaan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menegaskan bahwa masalah Papua sebenarnya adalah hal yang menyangkut keadilan dan kesejahteraanMaka pendekatan yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat tidak semata-mata pendekatan legalistik, tetapi juga harus memperhatikan pendakatan yang transparan dan terbuka humanis kepada kelompok masyarakat Papua yang selama ini kecewa terhadap pemerintah pusat

BACA JUGA: Tolak Kasasi Jaksa, MA Vonis Bebas Bupati Jember

Menurut Pramono, pendekatan kekerasan artinya militeristik tidak akan menyelesaikan persoalan Papua"Ketika dana Otsus (Otonomi Khusus) yang diturunkan oleh pemrintah pusat tidak sampai ke masyarakat dan itu dananya besar

BACA JUGA: DPR Optimsi e-KTP Sesuai Jadwal

Seringkali dana Otsus hanya dinikmati para pemegang kekuasaan di daerah," kata Pramono kepada pers di Jakarta, Senin (31/10)

"Dan itu yang menyebabkan kelompok yang mengalami kekecewawan kepada pemerintah pusat dan daerah adalah kelompok yang selama ini cukup dekat dengan masyarakat

BACA JUGA: Garuda Indonesia Sesalkan Radar Mati

Kelompok yang menampung aspirasi masyarakat," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Ditambahkan, yang paling utama dalam pendekatan ini pemerintah harus sabar dan segera melakukan lobi internasional"Jangan sampai kita mengalami keterlambatan, karena Papua sangat berbeda dengan Aceh kondisinya," tegasnya.

Menurut Pram, Papua secara geopolitik dan geostrategic memiliki kekayaan alam yang luar biasaSehingga hampir semua negara yang mempunyai kekuatan dunia saat ini menoleh kepada Papua.

"Dan saya juga beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke kongres Amerika, mereka juga menaruh perhatian khusus kepada PapuaPertanyaannya lebih banyak kepada Papua dari pada daerah lain," kata Pram.

Ditanya apakah perlu ada tim khusus untuk mengawal Papua, menurut Pramono persoalan utama dana otsus yang cukup besar sejak era pemerintahan Presiden Gusdur, Mega, hingga SBYTetapi, imbuh dia, mungkin yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua sangat kecilDan selama ini dana itu seakan-akan tidak bisa diaudit oleh pemerintah pusatMenurut Pram, ketika dana tersebut sampai ke pemerintah daerah langsung menjadi milik kelompok dan perorangan yang dekat dengan kekuasaan"Ini yang kemudian membuat masyarakat Papua makin kecewa," ujarnya.

Pram menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa lagi menggunakan mekanisme sebelumnya melainkan harus turun tangan sendiri"Saya melihat dengan presiden menunjuk Pak Darmono  untuk mempercepat pembangunan Papua, mungkin di tingkat awal bisa membantuTapi kalau dia tidak bisa mensinergikan pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini kecewa, maka tidak terlalu banyak artinya," katanya

"Dengan demikian, seperti yang saya katakan di awal, pendekatan Papua harus penuh dengan kesabaranSebab kalau semata-mata pendekatan kekuasaan, akan semakin menjauhkan masyarakat Papua dengan kita," tegasnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Calon Jemaah Haji Merasa Ditipu