Dana Pembangunan Papua Tak Kunjung Turun

JAKARTA- Wakil Gubernur Papua, Alex Haesegem mengungkapkan hingga saat ini dana pembangunan dari Pemerintah Pusat yang seharusnya disalurkan melalui Kementerian dan Lembaga (KL) masih belum diterima Provinsi Papua sejak tahun 2007Padahal, berdasarkan Inpres No.5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dana itu digunakan untuk percepatan pembangunan agar bisa segera keluar dari predikat sebagai daerah tertinggal.

Menurut Alex Haesegem, meski sudah ada Inpres sejak tahun 2007, namun Provinsi Papua selama ini hanya mendapatkan dana melalui APBN, Otonomi Khusus, hak dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil

BACA JUGA: Sumur Bor Warga Memantik Api

Sementara dana dari Inpres nomor 5 tahun 2007, masih belum diterima.

"Saat Inpres turun, dananya tidak ikut turunKarena itu kami mengecek pada Menteri terkait untuk bersama evaluasi masalahnya di mana

BACA JUGA: Pasien Suspect Flu Burung Meninggal

Kami berharap, ada kesepakatan antara pemerintah pusat untuk segera menurunkan dana itu," kata Alex Haesegem kepada wartawan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/7)

Diakui, selama ini untuk dana yang berasal dari DBH, DAU dan DAK tidak mengalami kendalaNamun anggaran dana sebesar Rp6 triliun tersebut dikatakan Alex masih sangat jauh dari kebutuhan peningkatan pembangunan di Provinsi Papua.

"Geografis di Papua itu sangat berat

BACA JUGA: Disita, 8 Ayam Milik Anggota Brimob

Sulitnya di situDi Inpres dulunya diumumkan, di Papua itu akan mendapatkan Rp11 triliun dan di Papua Barat Rp8 triliunTapi dananya tidak turun-turunSudah pernah minta, tapi jawabannya tidak ada atau bagaimanaMakanya kita evaluasi sekarang," kata Alex.

Sementara itu, Menko Ekonomi Hatta Radjasa mengatakan bahwa sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2007 UU Otonomi Khusus, percepatan Papua dan Papua Barat memang menjadi tanggungjawab pemerintahPenyaluran dana yang disiapkan melalui KL mencapai Rp22 triliun.

"Fokusnya itu pada lima bidang tertentuPertama masalah ketersediaan pangan, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, keempat itu adalah infrastruktur, kelima keberpihakan pada putra putri papua dalam segala aspekDari situ kita lihat bahwa dana Otsus dan dana-dana APBN yang dialirkan ke Papua saja sekitar 22 triliun," jelas Hatta.

Perihal realisasi pencairan dana tersebut, dikatakan Hatta bahwa alokasi dari pemerintah pusat untuk Inpres nomor 5 tahun 2007 melalui KL dinilai sudah sangat besar.

"Seharusnya dana-dana tersebut cukup dan Papua itu per kapitanya tertinggi di IndonesiaKalau seandainya ada keluhan, itulah yang harus kita cekApakah dana-dana itu efektif penggunaannya, tepat sasaranApakah rasionya untuk service atau pembangunanIni penting segera kita lakukan evaluasi ulang di KL," kata Hatta.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Ancam Siram Sarang Walet