Dana Renovasi Ruang Rapat DPRD DKI Berlebihan

JAKARTA - Proyek renovasi ruang rapat paripurna Kantor DPRD DKI Jakarta, yang menelan anggaran lebih dari Rp 16 miliar menuai banyak komentarKali ini, komentar datang dari salah satu anggota dewan, yang merasa anggaran renovasi tersebut terlalu berlebihan

BACA JUGA: Penetapan Calon Independen Direkayasa KPU Buton

Sehingga, pihak terkait dalam hal ini pelaksana proyek musti menjelaskan kepada publik“Kalau dari kaca mata saya anggaran renovasi sebesar itu memang berlebihan,” kata M Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI kepada INDOPOS (JPNN Grup) (13/9).

Dijelaskan Sanusi, konsultan yang mengerjakan proyek tersebut harus menjelaskan apa saja bagian yang direnovasi dari ruang rapat itu

BACA JUGA: Komisi III Diminta Fokus Seleksi Capim KPK

Kemudian, pengadaan barang apa saja yang didatangkan guna mengganti barang yang lama“Penjelasan ini sangat penting, guna menepis kecurigaan dari banyak kalangan,” ujarnya.

Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif Sugiyanto mendesak transparansi dalam setiap pembangunan yang dilakukan di DPRD DKI

BACA JUGA: DPR Dorong KPK Ambil Alih Kasus Depo Balaraja

Tidak terkecuali, dalam proyek rehab ruang rapat paripurna dewanTerlebih, anggaran yang digunakan sangat besar, yakni mencapai Rp 16 miliar lebih“Jangan sampai menutup-nutupi pembangunan yang anggaranya berasal dari uang rakyat itu,” tegasnya.

Sugiyanto juga meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, selaku pihak yang memberikan rekomendasi agar ruang rapat paripurna direnovasi turut serta melakukan penjelasanApa benar gedung itu memang sudah perlu direnovasi, atau sebenarnya masih layak“Jangan sampai renovasi hanya sekedar untuk proyek bagi-bagi anggaran,” terangnya.

Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD DKI Jakarta Zulkarnaen membenarkan renovasi tersebut dilakukan atas rekomendasi Dinas Perumahan DKIKarena, pihak kesekretariatan dewan memang tidak begitu memahami tentang seluk-beluk pembangunan, termasuk kondisi gedung“Untuk soal tersebut ahlinya ada di Dinas PerumahanJadi semua rekomendasi, mulai perbaikan hingga dan konsultan pembangunan atas rekomendasi dan ACC Dinas Perumahan DKI,” tuturnya

Dia juga membantah mengedepankan Hotel Borobudur sebagai tempat penyelenggaraan sidang paripurna DKIHotel tersebut hanya salah satu alternatif, apabila tempat lainnya yakni Gedung Lemhanas dan JIexpo Kemayoran tak bisa digunakan“Jadi Hotel Borobudur menjadi alternatif paling akhir,” tandasnya(wok/pes/rul)

BACA ARTIKEL LAINNYA... FPDIP Ingin Beri Bonus Setahun ke Busyro