jpnn.com, JAKARTA - Bupati dan Wakil Bupati dari daerah yang memiliki danau datang ke DPD RI untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka menyampaikan soal permasalahan danau yang saat ini dianggap terancam kelestariannya.
BACA JUGA: DPD Usulkan Bentuk Ruang Konsultasi Bahas Produk Legislasi
Oleh karena itu, melalui audiensi tersebut, DPD diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan danau yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Saat menerima audiensi tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, mengatakan pihaknya akan mewadahi aspirasi tersebut sebagai kepentingan daerah.
BACA JUGA: DPD Ajak Semua Pihak Berantas Mafia Tanah
Keberadaan danau dianggap memberikan manfaat penting bagi daerah, seperti pariwisata, ketahanan pangan, irigasi, ataupun perikanan.
“Dalam rangka konservasi danau yang menjadi kewajiban kita bersama dan negara harus kita didorong kesana agar memungkinkan untuk perawatan atau rehabilitasi yang sudah rusak. Masalah lingkungan selalu menjadi perhatian kita,” ucapnya di ruang delegasi Ketua DPD.
BACA JUGA: Komite I DPD RI Jaring Permasalahan Pertanahan di Sulut
Nono juga berpesan agar setiap kepala daerah yang memiliki danau di kawasannya, memberikan edukasi kepada stakeholders dan masyarakat mengenai kondisi saat ini.
Karena selama ini banyak masyarakat yang belum memahami kondisi dan situasi danau saat ini, termasuk potensi kerusakan dan akibatnya kepada masyarakat.
Senator dari Provinsi Maluku ini selanjutnya akan mengomunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan presiden ataupun rapat kerja komite dengan kementerian terkait.
“Nanti kalau saya ketemu presiden pada momen yang tepat akan saya sampaikan. Kalau presiden sepakat, forum ini bisa bertemu dengan presiden beserta menteri terkait. Nanti disampaikan di sana, anggap aja sebagai rapat kabinet terbatas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan terkait masalah danau, Komite II mengusulkan adanya pembentukan Badan Revitalisasi Danau.
Badan tersebut akan memfokuskan pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai dengan kelestariannya, baik untuk danau yang rusak ataupun danau yang belum rusak.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Deklarasi Limboto yang terdapat dalam Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo 21-23 September 2017.
Nelson menginginkan agar danau-danau di Indonesia tidak rusak. Saat ini langkah pengelolaan kelestarian danau kurang maksimal karena hanya memfokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan.
Dia juga meminta adanya DAK khusus yang dialokasikan untuk pelestarian danau.
Oleh karena itu melalui DPD dirinya meminta agar isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan kebijakan pemerintah.
DPD dianggap sebagai wakil daerah yang memiliki posisi strategis untuk membantu merumuskan solusi atas permasalahan kerusakan danau di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa dan Aji Mirza, Senator dari Sumatera Barat Emma Yohana, dan Senator dari Gorontalo Rubaeti Erlita.
Selain itu, dari kepala daerah yang hadir adalah Wakil Bupati Agam, Plh Bupati Jayapura, Bupati Banggai, Bupati Samosir, dan Bupati Semarang.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambangi DPD, Belarusia Ingin Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi
Redaktur & Reporter : Natalia